JAKARTA(BangsaOnline)Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
tidak tahu isu tentang penghapusan Kementerian Agama menjadi Kementerian Urusan
Haji, Zakat dan Wakaf.
Hal ini disampaikan Lukman dalam pertemuan dengan pimpinan harian Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta
Pusat, Senin siang (16/9).
"Menurut saya keberadaan Kementerian Agama masih sangat pentimg,"
ujarnya.
Hal itu disampaikan Lukman menjawab pertanyaan pengurus PWI. Lukman mengatakan
dirinya sejak pagi tadi mendapatkan pertanyaan yang sama
"Tapi saya betul-betul tidak tahu," demikian katanya.
Baca Juga: Sejarah Pesantren Dibelokkan, Menag: Pesantren Harus Jadi Tuan Rumah di Republik Ini
Sementara Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi ditanyai
pendapatnya atas wacana penghapusan jabatan Wakil Menteri di Kabinet Jokowi-JK.
Menurut Sudi, jika dibandingkan dengan pemerintahan SBY, wakil-wakil menteri
diperlukan lantaran ada menteri yang memang mengemban tugas yang berat.
"Kita dulu mengapa ada wakil menteri itu dirasakan kebutuhan yang luar
biasa, contoh kementerian keuangan itu ada dua wakil menteri, karena tugasnya
komplit, ada rapat-rapat di DPR, DPR-nya gak mau kalau diwakili eselon 1, nah
harus wakil menteri, makanya ada wakil menteri keuangan," ujar Sudi di
Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/9).
Begitupun dengan tugas Menteri di Kementerian Luar Negeri. Sudi mengatakan di
Kementerian Luar Negeri banyak sekali jadwal yang wajib dihadiri menterinya di
luar negeri. Untuk itu, tepat jika di Kementerian Luar Negeri ada wakil
menteri.
"Menlu juga begitu, luar biasa padatnya, di luar negeri, nanti ada urusan
dengan menlu banyak yang tidak bisa diwakilkan ke eselon 1. Kita rasakan sekali
beban menteri tertentu, makanya ada wakil menteri," ujar Sudi.
Sudi yakin Jokowi sudah mempertimbangkan baik-baik adanya penghapusan wakil
menteri tersebut. Sudi mempersilakan kebijakan presiden terpilih itu.
"Tentu pemerintahan akan datang memikirkan itu, tapi kita dulu mengapa ada
wakil menteri itu dirasakan kebutuhan yang luar biasa," ujarnya.
Yang jelas, lanjut Sudi, pertimbangan adanya wakil menteri di Pemerintahan SBY,
karena beban dan tugas yang harus dijalani.
"Beban dan tanggung jawab," pungkas Sudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News