Pakde Karwo Canangkan Jatim Zero Demo Jelang Pilpres

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mencanangkan “zero demo" (aksi turun ke jalan)” di Jawa Timur untuk menjaga kondusivitas jelang pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Alasannya, aksi turun ke jalan saat ini rawan disusupi oleh pihak ketiga yang ingin menjadikan kondisi Jawa Timur tidak aman sehingga perekonomian Jawa Timur bisa terganggu.

"Saya tidak melarang orang demo. Silakan menyampaikan aspirasi, kami akan terima. Tetapi tidak perlu secara fisik datang beramai-ramai tapi cukup sikap kualitatif atau materi dikonsultasikan sambil ngopi bareng bersama saya, kapolda, dan pangdam,” kata Soekarwo seusai Paripurna DPRD Jatim, Senin (5/11).

Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada

Diakui Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo, aksi demontrasi akan ramai di akhir tahun. Sebab, masa-masa itu bersamaan dengan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) di masing-masing daerah. Karena itu pihaknya mengimbau kepada semua pihak untuk bisa menahan diri. Sebab pemerintah tetap akan menfasilitasi semua aspirasi tersebut.

“Demo itu ada dua, secara kualitatif (materi aspirasi) melalui perwakilan silaturrahim pasti akan kami terima dan didiskusikan untuk mencari solusi. Tapi kalau demo fisik ya tidak kita terima,” tegas Gubernur Jatim dua periode ini.

Ditegaskan Pakde Karwo, di tahun politik seperti sekarang ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Karena itu langkah antisipatif perlu dilakukan agar kondusivitas Jatim bisa tetap terjaga. “Saya sudah bicarakan zero demo ini dengan Kapolda maupun Pangdam. Bahkan sejumlah LSM, serikat pekerja, ormas, mahasiswa juga sudah saya ajak komunikasi untuk menjaga kondusivitas di Jatim,” bebernya.

Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN

Upaya antisipasi aksi jalanan ini sudah dilakukan Gubernur Jatim ketika mendengar rencana sejumlah ormas keagamaan mau menggelar aksi bela Tauhid pada Jumat (2/11) lalu. Dengan mengedepankan silaturrahim dan komunikasi dengan seluruh ormas dan tokoh agama serta tokoh masyarakat, akhirnya aksi tersebut bisa diredam. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News