SURABAYA (BangsaOnline) – Keinginan
sejumlah fraksi di DPRD Jawa Timur yang akan memberikan posisi pimpinan di alat
kelengkapan dewan kepada Fraksi Nasdem-Hanura Jatim menuai penolakan. Padahal,
fraksi gabungan ini ngotot minta dimasukan dalam posisi pimpinan komisi dengan
alasan pihaknya bisa ikut menentukan arah kebijakan pembangunan demi
kesejahteraan rakyat Jatim.
Anggota Fraksi Nasdem-Hanura, Mochamad Eksan menegaskan bukan pihaknya tidak
mau menerima posisi di alat kelengkapan dewan, namun karena posisi di alat
kelengkapan dewan tidak langsung bersentuhan dalam menentukan arah kebijakan
pembangunan secara makro sehingga diperlukan wakilnya untuk duduk di posisi
pimpinan komisi. Sementara untuk komisinya diserahkan penuh pada forum pimpinan
rapat fraksi
‘’Jujur kami berharap wakil kami bisa duduk di
pimpinan komisi. Ini semata-mata karena fraksi kami ingin terlibat dalam setiap
pembahasan yang terkait dengan arah kebijakan pemerintah. Sedang untuk
komisinya saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman Ketua Fraksi saat rapat
internal,’’tegas mantan komisioner KPU Kabupaten Jember ini, Minggu (21/9/2014).
Terpisah, Ketua Fraksi Golkar Jatim, Sahat Tua Simandjutak saat diklarifikasi
tentang keinginan FNasdem-Haura, dirinya tidak bisa mengambil sikap. Alasannya,
karena setiap fraksi memiliki hak yang sama untuk berjuang mendapatkan posisi
komisi maupun alat kelengkapan dewan. Karena itu, pihaknya menyerahkan
sepenuhnya kepada fraksi gabungan ini untuk menjalin komunikasi dengan semua
fraksi yang ada di DPRD Jatim.
‘’FGolkar tidak memiliki kewenangan untuk menentukan fraksi ini mendapatkan
posisi dimana. Tapi semuanya kita serahkan ke forum rapat pimpinan fraksi yang
diketuai Pak Halim Iskandar. Dari situlah nantinya aka nada
musyawarah mufakat. Dan saya optimis masih ada peluang bagi FNasdem-Hanura
untuk mendapatkan posisi pimpinan komisi. Karena kami di Koalisi Merah Putih
(KMP) menerapkan kebersamaan,’’tandas Sahat.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengaku jika pertemuan
dengan seluruh fraksi terkait pembagian posisi pimpinan komisi dan alat
kelengkapan belum final namun ada perkembangan yang cukup baik dan signifikan.
Dimana musyawarah mufakat dikedepankan untuk mendapatkan kebersamaan di DPRD
Jatim.
Begitupula dengan keinginan FNasdem-Hanura Jatim yang ingin mendapatkan posisi
pimpinan di komisi, menurut kakak dari Menakertrans pihaknya belum sampai
melangkah jauh kesana. Namun demikian, tambah Halim pihaknya siap membantunya
karena masih ada peluang untuk mendapatkan posisi tersebut.
‘’Memang dalam pertemuan sebelumnya belum ada arah menuju kesana. Tapi sangat
sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman karena kami sepakat memiliki
tujuan kebersamaan untuk rakyat Jatim. Selanjutnya dalam menyusun komposisi
baik di komisi dan alat kelengkapan dewan akan kita bahas bersama, karena semua
berkeinginan lembaga ini diterapkan azas adil dan merata, tanpa harus melihat
fraksi murni atau gabungan,’’lanjutnya.
Seperti diketahui, fraksi KMP yang terdiri dari FGolkar, Gerindra, Demokrat,
PKS, PAN dan PPP akhirnya memberikan posisi kepada FNasdem dan Hanura di
pimpinan Badan Legislatif (Banleg). Ini karena posisi pimpinan komisi sudah
habis dibagi kepada fraksi murni. Dimana FPKB dan FPDIP masing-masing
mendapatkan posisi satu ketua komisi dan dua wakil ketua komisi. Sedang
Gerindra, Demokrat dan Golkar masing-masing mendapatkan posisi satu ketua
komisi. Sedang sisanya wakil ketua komisi yang berjumlah enam akan dibagi rata
antara PKS, PAN dan PPP.
Penasehat FPKS Jatim, Hamy Wahjunianto menegaskan jika hasil pertemuan terakhir
telah membagi komposisi di komisi. Dan dari hitung-hitungan, FNasdem-Hanura
mendapatkan posisi di alat kelengkapan dewan, karena mereka adalah fraksi
gabungan. ‘’Sampai detik ini kesepakatannya seperti itu. Tapi saya tidak tahu
kalau nantinya ada lobi-lobi yang akan memberikan posisi wakil ketua komisi ke FNasdem-Hanura,’’tegasnya.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News