Kurtubi. Foto: metronews.com
JAKARTA(BangsaOnline) Tepat dan bersejarah bila pemerintahan
Jokowi-JK mau membekukan PT. Petral. Bahkan Jokowi-JK harus lebih berani lagi
dengan membubarkan Petral.
Demikian disampaikan pakar ekonomi-energi, Kurtubi. Menurut Kurtubi, dengan
pembubaran ini maka Pertamina dapat membeli langsung migas dari produsen, dan
bukan lagi dari trader seperti Petral. Pemerintahan Jokowi-JK pun bisa
menggunakan jalur government to government (G to G).
"Misalnya, antara Menteri ESDM Republik Indonesia dengan Menteri Energi
Arab Saudi," kata Kurtubi, sambil mengatakan langkah Jokowi-JK untuk
memberantas mafia migas dengan membekukan Petral harus didukung.
"Begitu pula lembaga seperti SKK Migas dan sejenis, harus dihapus. Selain
untuk penghematan dan menyederhanakan proses investasi eksplorasi, itu juga
menutup peluang mafia migas," ujar Kurtubi (Selasa, 23/9).
Di samping itu, Kurtubi juga mengusulkan agar cadangan terbukti migas dan
tambang yang ada di perut bumi Indonesia harus dinyatakan sebagai Milik Negara
yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan negara yang dibentuk UU.
Pemerintahan Jokowi-JK harus menyatakan kepemilikan tersebut dalam bentuk sertifikasi
atas nama perusahaan negara dan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan
negara.
"Perusahaan negara ditugaskan untuk memaksimumkan penerimaan negara dari
migas dengan diberi hak untuk memonetasi proven reserves melalui dua
jalur teori, yakni bankable dan tradeable," ujarnya.
Selain itu, perusahaan negara diwajibkan memenuhi BBM dan gas untuk dalam
negeri dimana harganya ditentukan pemerintah. Dalam konteks itu, maka
perusahaan negara harus dikelola secara transparan, tidak boleh diintervensi,
serta harus antikorupsi.
Dengan langkah-langkah itu, Kurtubi menyatakan optimis Jokowi-JK bisa
menjadikan migas sebagai sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan
infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia.
Dengan pembangunan infrastruktur, maka mendorong pemerataan dan ujungnya
meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani. Bahkan Jokowi-JK nantinya bisa
memerintahkan Bulog agar membeli hasil panen petani dengan harga yang pantas.
"Pemerintah bisa mengakumulasi dana untuk pembiayaan infrastruktur dan
meningkatkan pendapatan petani dengan meluruskan tata kelola migas dan
tambang," demikian Kurtubi.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden
terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan audit terhadap
perusahaan-perusahaan pengelola minyak bumi, gas, dan pertambangan. Hal ini
guna memberantas keberadaan mafia di sektor energi.
"Salah satu akar persoalan kita di negeri ini kenapa tidak kaya, tetap
tidak makmur-makmur di dalam pengelolaan energi kita. Di mana energi sarat
dengan kepentingan," kata Hasto Kristiyanto di Rumah Transisi, Jalan
Situbondo 10, Menteng, Jakarta (Selasa, 23/9).
Menurutnya, begitu banyak persoalan di sektor-sektor energi nasional, seperti
pada sisi trading, produksi, dan sektor hulu.
"Muncullah gagasan di situ bahwa diperlukan suatu audit. Jadi, tema
sentralnya sebenarnya adalah audit migas," kata Hasto.
Dia menambahkan, dalam melakukan audit, banyak perusahaan-perusahaan pengelola
migas perlu dihentikan operasionalnya. Juga tidak menutup kemungkinan
dibubarkan sementara. Salah satunya anak usaha PT Pertamina yang selama ini
menjalankan fungsi dan pengadaan minyak yaitu Petral.
"Di mana dari sisi hulu dan hilirnya meminimalkan sebagai macam bentuk
kongkalikong bisnis, persekongkolan bisnis. Berbagai macam bentuk mafia pun
bisa dijalankan dengan baik," bebernya.
Hasto memastikan bahwa perusahaan-perusahaan pengelola migas yang hanya menjadi
ajang kepentingan pencari keuntungan perlu ditiadakan. Lantaran, selama ini,
justru menghambat pencapaian target migas nasional.
"Dan di sisi tradernya ini dilihat peran negara itu seringkali dikalahkan
oleh kepentingan-kepentingan, lobi-lobi perdagangan minyak itu," jelasnya.
"Ini baru usulan, ini nanti pak Jokowi-JK yang akan memutuskan,"
tegas Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
