MALANG, BANGSAONLINE.com - Warung Upnormal yang ada di Jl. Ters. Borobudur Kav no. 16 - 18, Kelurahan Mojolangu, Lowokwaru Kota Malang diduga kuat menyalahi ukuran batas sempadan jalan dan peruntukan halaman (parkir), sebagaimana ketentuan Perda no.1 tahun 2012.
Hal ini berdasarkan data KRK (keterangan rencana kota) disertai pengukuran secara manual, sekaligus bukti gambar di IMB (izin mendirikan bangunan) yang terhimpun.
Baca Juga: Anggota Komisi D DPRD Kota Malang ini Tinjau Banjir di Kedungkandang
Dahat Sih Bagiono, Kabid Tata Ruang DPUPR Kota Malang saat dikonfirmasi mengungkapkan, KRK yang dikeluarkan memang tertera 20 meter. Rinciannya 10 meter dari as jalan ke batas halaman (sempadan jalan), ditambah lagi 10 meter dari batas halaman paling tepi mengarah ke pembangunan fisiknya.
"Akan tetapi, kita pastikan dulu dengan IMB-nya yang ada di DPM-PTSP, apakah sama atau tidak. Mesti kita cek dulu," tegasnya.
Saat ditunjukkan bukti-bukti data oleh wartawan media ini perihal dugaan penyimpangan aturan sempadan jalan serta peruntukan halaman (parkir) yang difungsikan jadi bangunan fisik, Dahat menyatakan pihaknya akan segera melakukan kroscek.
Baca Juga: Dua Dinkes Gelar Deteksi Dini Kanker Leher Rahim di Kota Batu, Ternyata ini Hasilnya
"Kami DPUTR hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan peringatan, bukan sebagai eksekutorial manakala terjadi penyimpangan. Mengingat, Perdanya belum mengatur tentang kewenangan eksekusi. Namun begitu, secepatnya tim akan turun untuk mengklarifikasi temuan tersebut. Dan mohon waktu dalam membuktikannya," jawab Dahat.
Berdasarkan pengamatan wartawan, jarak dari as jalan hingga batas halaman paling depan hanya 7,80 meter. Padahal semestinya terukur 10 meter sebagaimana KRK. Demikian juga untuk halaman (parkir) hingga ke bangunan fisiknya hanya 7,20 meter, dari yang seharusnya 10 meter.
Selain itu, sebagian lahan parkir juga dimanfaatkan sebagai bangunan fisik, sehingga tidak sesuai dengan IMB yang tertera .
Baca Juga: Bubarkan Tim Pemenangan Abadi, Abah Anton Ajak Semua Pihak untuk Terus Berkontribusi
Sejauh ini, sebagaimana pernah diutarakan Plt. Kepala DPM-PTSP Kota Malang Subkhan, pihaknya belum mengeluarkan perizinan TPUD dan reklame untuk Warunk Upnormal.
Terkait hal ini, Leonardo Soni Herlambang selaku pemilik bangunan Warunk Upnormal mengatakan bahwa pihaknya siap mengikuti proses aturan yang ada. Namun, ia juga meminta Pemkot Malang tidak tebang pilih dalam menertibkan bangunan.
"Jika bangunan saya dianggap menyalahi aturan, maka bangunan milik orang lain yang menyalahi juga mesti ditertibkan. Jangan sampai terjadi tebang pilih, karena sempadan jalan yang ada di kawasan sini saya yakin banyak yang menyalahi aturan," beber Soni saat dihubungi via telepon, Minggu (27/01) kemarin. (iwa/thu/ian)
Baca Juga: Tolak Politik Uang dan Tuntut Netralitas Polri, Puluhan Massa Gelar Aksi di Bawaslu Kota Malang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News