SURABAYA (BangsaOnline) - Beberapa warga terdampak pembangunan box culvert di Sukomanunggal hari ini (29/9) mendatangi gedung DPRD Surabaya. Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan ganti rugi lahan milik warga yang hingga kini belum dibayar oleh Dinas PU Bina warga.
Salah satu warga RT 4 Sukomanunggal, Suwaji menuturkan, pembangunan box culvert di wilayahnya sudah berlangsung cukup lama. Sayangnya, hingga sekarang proses ganti rugi lahan milik warga belum selesai.
“Kita sudah lama bersabar. Sekarang kita minta agar pemrasalaan ganti rugi segera diselesaikan,” kata Suwaji.
Suwaji mengungkapkan, ada beberapa sertiifkat milik warga yang ditarik pada 2013. Namun, sama seperti yang lainnya ada beberapa yang belum dibayar. Kalaupun ada, pembayaran itu justru dilakukan rekanan dengan memberikan uang muka sebesar 20 persen kepada warga.
“Bagi warga yang sertifikatnya bermasalah, harusnya pemkot membantu. Bukan seperti sekarang yang terkesan dipersulit,” sesalnya.
Sementara terkait harga lahan, berdasarkan appraisal yang telah ditetapkan pemerintah kota beberapa tahun lalu, lahan milik warga dihargai Rp 2,3 sampai R2,6 juta per meter. Namun merujuk harga tanah di wilayan tersebut yang sekarang mencapai Rp 7 juta per meter, warga meminta harga disesuaikan.
“Warga meminta harga tanah warga yang belum dibayar disesuaikan denan harga sekarang,” tandasnya.
Warga RT 6 Sukomanunggal, Mat Kumpul mengeluhkan dampak dari pembangunan box culvert. Menurutnya, semenjak pembangunan berlangsung air sumur milik warga menjadi keruh dan menimbulkan bau tidak sedap.
“Keruhnya air milik warga karena lamanya proses pembangunan yang tidak kunjung selesai,” kata Mat Kumpul.
Menyikapi keluhan warga, Kepala Dinas PU Bina Marga Erna Purnawati mengaku sampai sekarang masih ada 31 persil di Sukomanunggal yang belum dibayar. Menurutnya, penentuan appraisal untuk 31 persil tersisa menunggu peta bidang yang dibuat Badan Pertanahan Nasioal (BPN) Surabaya.
“Kalau peta bidanganya sudah jadi, kita akan langsung appraisal,” kata Erna Purnawati.
