Ketua KPU Pacitan saat memberikan sambutan di acara evaluasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Ada hal unik dan patut disimak saat digelarnya diskusi dan evaluasi pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU Pacitan, Sabtu (2/2) malam. Itu terkait usulan peserta diskusi dari unsur ormas yang meminta agar pemilu periode mendatang, pemerintah bisa mengalokasikan uang transport untuk pemilih.
"Bagaimana kalau pemerintah menganggarkan Rp 50 ribu per pemilih untuk sarana transportasi menuju ke TPS," usul Agus, salah seorang peserta diskusi, Sabtu (2/2) malam.
Baca Juga: Selama Tahapan Hingga Pemilu Serentak 2024, Anggota KPU Wajib Tunda Perkuliahan atau Cuti
Menurut Agus, uang Rp 50 ribu bagi masyarakat yang tinggal di pelosok desa sangat berarti. Mengingat, kondisi geografis Pacitan yang bergunung dan berbukit. "Kalau misalnya uang transport itu didapat dari peserta pemilu, takutnya dikategorikan politik uang. Hanya gara-gara terima uang tak seberapa, mereka terancam dipenjara," tutur Agus.
Menanggapi pertanyaan itu, Ketua KPU Pacitan Damhudi mengatakan saat ini Komisi II DPR RI memang tengah mengusulkan anggaran terkait pelaksanaan pemilu. Akan tetapi anggaran itu diperuntukkan bagi saksi. "Hasilnya bagaimana, saat ini masih dalam tahap pembahasan," jelasnya.
Terkait uang transport, Damhudi menegaskan belum ada pembahasan. "Usulan ini bagus, namun sementara waktu baru sebatas untuk saksi," tandasnya.
Baca Juga: KPU Pacitan Belum Terima Keputusan soal Rencana Penundaan Pilbup
Dalam kesempatan itu, Damhudi juga menjelaskan tugas KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang dinilai sangat berat. Di mana, KPU harus melayani hak-hak konstitusional pemilih di Pacitan yang jumlahnya mencapai 471.061 jiwa. Mereka yang datang ke TPS akan disuguhi lima surat suara, mengisi lima formulir, dan memasukkan surat suara ke lima kotak suara.
Karena itu, ia berharap bantuan dari semua pihak. "KPU tak bisa bekerja sendiri. Kami butuh kerja sama semua pihak. Sebab ini pemilu pertama kalinya di dunia," kata Damhudi.
"Tugas sebanyak ini tidaklah mungkin hanya bisa dilakukan 5 komisioner KPU, dan 17 petugas dari kesekretariatan. Karena itu kami butuh kerja sama semua pihak," tuturnya.
Baca Juga: Dampak Wabah Covid-19, Pilkada Serentak Berpotensi Ditunda
Terkait hal itu, Damhudi meminta agar masyarakat di Pacitan tetap mengedepankan tali silaturahmi dan persaudaraan. Jangan sampai muncul kegaduhan saat hari H pelaksanaan pemungutan suara nantinya. "Mari kita ciptakan pemilu damai di Pacitan. Pacitan is Pacitan," tandasnya. (yun/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
