Ilustrasi.
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Feodalisme dinilai sejumlah pihak seakan masih menjadi budaya sosiopolitik sebagian besar masyarakat di Pacitan. Fenomena seperti inilah yang terkadang masih menjadi sebuah kabut tebal untuk bisa menyimak arti demokrasi yang sebenarnya.
Hal ini disampaikan Agus Yunarsono, aktivis Pemuda Demokrat Indonesia, Senin (25/2).
Baca Juga: Info BMKG: Selasa Dini Hari ini, Trenggalek Diguncang Gempa Magnitudo 5,4
"Rasa ewuh pekewuh masyarakat Pacitan inilah yang menjadi pemicu terciptanya sebuah budaya feodalisme. Kalau itu (feodalisme, Red) mungkin diaplikasikan sebagai sebuah budaya, mungkin tidak menjadi soal. Akan tetapi kalau feodalisme masuk dalam atmosfer politik, tentu akan bisa merusak sendi-sendi berdemokrasi," ujarnya.
Menurut Agus, munculnya paradigma budaya feodalisme dalam atmosfer politik lokal, mungkin juga tak lepas dari sebuah patron politik primordialisme serta paternalistik. Itu sangat wajar, sebab selama satu dekade negara ini pernah dipimpin oleh putra daerah dari Pacitan.
"Namun tak lantas itu menjadi sebuah budaya ewuh pekewuh yang bermuara menjadi budaya feodalisme. Kita ini hidup di negara demokrasi, di mana rakyat tanpa memandang strata sosial sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi, dan bukan satu orang saja. Saya kagum dan bangga punya putra daerah yang melesat menjadi seorang pemimpin negara. Akan tetapi, masyarakat saya harap bisa lebih visioner dalam mengembangkan kehidupan berpolitik," jelas Agus yang juga seorang pengusaha logistik ini.
Baca Juga: Istri Kades di Pacitan Ngaku Dijambret dan Kehilangan Uang Rp14 Juta, Ternyata...
Menyambut pesta demokrasi lima tahunan ini, ia berharap Pacitan bisa mengedepankan demokrasi yang lebih fair. "Jangan lah terkooptasi dengan budaya ewuh pekewuh yang akhirnya akan merusak pandangan politik masyarakat. Dan perlu diingat bahwa politik itu sangat dinamis. Rezim kekuasaan sudah berganti. Kedepankan pandangan politik yang lebih demokratis dan jangan hanya karena rasa ewuh pekewuh. Ini akan menciptakan nuansa feodalisme lokal," beber Agus.
Sementara itu sebagaimana dipahami, bahwa feodalisme bisa dimaknai sebagai struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. (yun/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
