Blitar Jadi Salah Satu Daerah Perhatian Khusus KPU Jatim dalam Pemilu 2019

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Daerah Kabupaten dan Kota Blitar mendapat perhatian khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dalam Pemilu 2019. Hal ini seperti diungkapkan Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro saat memberikan sosialisasi di Kota Blitar.

Dua daerah ini masuk dalam kategori daerah rawan pelanggaran pemilu. Rawan pelanggaran yang dimaksud tidak selalu atas kesalahan penyelenggara. Namun bisa juga ketidaksengajaan yang menimbulkan rekomendasi dari Bawaslu. Salah satunya melahirkan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

"Di Blitar saat Pilkada lalu ada PSU. Selain di Blitar saat Pilkada lalu Sampang juga ada PSU," ungkap Gogot, Jumat (22/3).

Selain pelanggaran pemilu, KPU Jatim juga memberi perhatian khusus terhadap daerah rawan voter turnoutnya rendah atau tingkat partisipasi pemilihnya rendah seperti Jember dan Tuban.

"Pemilu sebelumnya tingkat partisipasi cukup rendah di bawah 60 persen. Sehingga perlu perhatian khusus," imbuh dia.

Gogot menambahkan, daerah selanjutnya yang menjadi perhatian KPU Jatim adalah daerah rawan bencana. Apalagi Pemilu 2019 digelar saat musim hujan dan cuaca tak menentu. Pendistribusian logistik dan penyimpanan logistik di gudang masing-masing KPU daerah perlu perhatian khusus sehingga tidak menganggu pelaksanaan Pemilu.

Terakhir Gogot menyebut, daerah rawan konflik juga akan menjadi perhatian khusus penyelenggara pemilu. Mulai konflik antar masyarakat ataupun antar kelompok agama. Seperti yang terjadi di Sampang, Madura.

"KPU Jatim terus berusaha menfasilitasi pengungsi konflik Sampang yang saat ini ada di Sidoarjo. Jumlahnya sekitar 500 orang yang punya hak pilih. Namun karena alasan keamaan, mereka hanya bisa memilih presiden dan anggota DPD saja. Karena tidak mungkin kami membawa mereka ke TPS daerahnya," kata Gogot.

Disinggung target partisipasi pemilih dalam pemilu 2019, pihaknya yakin target partisipasi mencapai 77,5 persen. Target ini naik 3,5 persen jika dibandingkan target Pilkada 2018 lalu.

"Pilkada lalu target kami 74 persen. Jadi ini kita tinggal menaikkan sedikit saja. Kami yakin target terpenuhi karena Pilpres dan Pileg serentak adalah yang pertama kali di Indonesia. Artinya, semakin banyak pihak berkonsentrasi untuk meyakinkan pemilih menggunakan hak pilihnya," pungkas Gogot. (ina/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News