MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menerima hasil evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari Kemenpan-RB pada Kamis (28/3), di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kav 71-73, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.
Hasil evaluasi SPBE diserahkan kepada 616 lembaga pemerintah yang terdiri dari 89 kementerian/lembaga, 43 pemerintah provinsi, 458 kota/kabupaten dan 35 kepolisian se-Indonesia. Penyerahan hasil evaluasi SPBE dilakukan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Baca Juga: Kota Mojokerto Mulai Uji Coba Makan Bergizi Gratis Bagi 14 Ribu Siswa SD-SMPN
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengatakan, evaluasi tersebut bukan ajang untuk mencari siapa yang terbaik. Melainkan untuk memacu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat melalui SPBE.
Syafruddin mengatakan, pentingnya seluruh instansi kelembagaan dihubungkan melalui sistem elektronik adalah untuk mempercepat kinerja pelayanan publik.
"Jadi kalau semua infrastruktur itu disinkronkan dari seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah tentu akan sangat efektif dan efisien dalam aspek-aspek kontroling, pengawasan sekaligus mempercepat kinerja dan tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat dan daerah. Karena kita bisa monitoring semua apa yang dilakukan dan yang pasti adalah berujung kepada percepatan pelayanan publik," jelas Syafruddin.
Baca Juga: Pemkot Mojokerto Gelar Puncak Peringatan HUT ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional 2024
Usai menerima hasil evaluasi, Ning Ita, sapaan Ika Puspitasari menyampaikan bahwa dengan diterimanya hasil evaluasi akan menjadi acuan bagi pemerintah Kota Mojokerto untuk penerapan SPBE kedepan.
“Evaluasi SPBE ini bukan tentang mana yang memiliki teknologi lebih canggih, tetapi lebih untuk menilai penerapan SPBE dalam instansi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.
Sebelum acara penyerahan hasil SPBE berlangsung, Wali Kota Ika dengan didampingi oleh Sekdakot Mojokerto Harlistyati dan Kabag Organisasi Istibsaroh melakukan konsultasi dengan Kepala Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Muhammad Yusuf Ateh. (ris/ian)
Baca Juga: Punya Bukit Teletubbies, TPA Randegan Serap Kunjungan Wisata Daerah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
