Pemkab Lamongan Gelontor Rp 3,5 Miliar untuk Validasi Data Kemiskinan

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Bupati Fadeli akan menggelontorkan dana sebesar Rp. 3,5 miliar untuk kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Dana sebesar itu menurutnya penting agar data yang didapat akurat, sehingga demikian pula program yang diluncurkan.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peresmian Gedung Badan Pusat Statistik (BPS) Lamongan yang baru di Jalan Veteran Lamongan, Kamis (4/4). BPS selama ini berkantor dengan menyewa di Jalan Basuki Rahmat.

Baca Juga: Tak Ingin Warganya Terjebak Pinjol dan Investasi Bodong, Anggota DPR RI Jiddan Gelar Sosialisasi

“Jika nanti hasil yang didapat ternyata lebih besar dari 13,8 persen, tidak apa-apa. Asal nyata dan benar sehingga ke depannya program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan tepat sasaran,” jelasnya, Kamis (4/4).

Angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan menurut BPS memang masih ada pada angka 13,8 persen. Hal tersebut membuat Bupati Fadeli bergerak untuk mendapatkan keakuratan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan.

Karena menurut Fadeli, data jumlah penduduk miskin di Lamongan yang akurat akan menjadi landasan program pengentasan kemiskinan di Lamongan. "Data adalah landasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan. Dengan data yang akurat maka pelaksanaan program pembangunan akan tepat sasaran,” katanya.

Baca Juga: Lantik Direktur Utama BDL, Bupati Yuhronur Tekankan Dua Peran Perusahaan Daerah

Dikatakan Fadeli, Pemkab Kabupaten Lamongan selama ini telah menggunakan data dari BPS sebagai dasar perencanaan program pembangunan. Bahkan di tahun ini Pemkab Kabupaten Lamongan melalui Dinas Sosial akan bekerja sama dengan BPS Lamongan untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Lamongan.

Sementara Sekretaris Utama BPS RI Adi Laksmono sangat mengapresiasi apa yang akan dilakukan oleh Pemkab Lamongan. “Bupati Fadeli sangat memperhatikan data. Dan memang hal tersebut sangatlah penting. Saya juga memerintahkan kepada BPS Lamongan agar selalu memberikan data terbaru kepada Bupati Fadeli dan Kepala Bappeda. Karena di sana lah data tersebut akan dijadikan pedoman dan dasar perencanaan pembangunan di Lamongan,” ungkap Adi Laksmono. (qom/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News