Dugaan PKH Dipolitisasi untuk Kemenangan Caleg, Plt. Dinsos Gresik: Laporkan Saja

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik Abu Hasan angkat bicara soal dugaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dipolitisir untuk kemenangan caleg tertentu. Dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, ia mengaku tengah menindaklanjuti kabar yang beredar, salah satunya di Dapil VIII (Manyar, Bungah, dan Sidayu) itu.

"OPD kami tengah menindaklanjutinya," ujarnya, Rabu (10/4).

Sebelumnya, beredar kabar bahwa ada oknum caleg DPRD Gresik di Dapil VIII door to door ke rumah-rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Oknum caleg tersebut meminta bantuan kepada oknum pendamping PKH untuk menekan KPM PKH agar memilih dirinya saat pemungutan suara, 17 April mendatang.

"Kalau itu benar adanya, dan ada oknum petugas kami (PKH) yang bermain, laporkan saja," pinta Abu Hasan yang juga Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Dispol PP) ini.

"Namun, sejauh ini belum ada laporan untuk kasus itu," tegasnya.

Abu Hasan juga belum menjamin kebenaran informasi tersebut, termasuk benar atau tidak ada oknum petugas PKH yang bermain dengan oknum caleg. "Saya tadi (pagi, red) telah mengumpulkan petugas PKH untuk klarifikasi. Sejauh itu belum ada temuan," urainya.

Abu Hasan menegaskan akan memberikan sanksi apabila terdapat pendamping PKH yang terlibat dalam mobilisasi massa untuk kemenangan caleg tertentu. "Tapi, sejauh ini belum kami temukan bukti," katanya.

Mengacu data, di Kabupaten Gresik ada 51.268 KPM PKH. Mereka mendapatkan bantuan tunai yang disalurkan melalui KKS sesuai komponen yang dimiliki. Yakni, untuk siswa SD Rp 900 ribu, kemudian SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2 juta, serta balita dan ibu hamil Rp 2,4 juta. Nominal bantuan tersebut diberikan sekali per tahun, namun penyalurannya dibagi menjadi 4 tahap. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News