Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Mohammad.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Mohammad, menyatakan bahwa pihaknya tak bisa memanggil Ummi Khoiroh selaku kepala dinas sosial, dan koordinator kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH), Diana Tri Ratnaningtyas.
Pasalnya, belum ada laporan atau pengaduan terkait indikasi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang dimobilisasi untuk pemenangan bakal calon legislatif pada Pemilu 2024 ke DPRD Gresik.
Baca Juga: Dijamin Lancar! Atasi Kredit Dibayarkan Tidak Muncul 'No Result Found' saat Pemindahbukuan Coretax
"Kami dalam bekerja terikat regulasi. Sejauh ini kami tak bisa tindaklanjuti tengara KPM PKH diseret-seret dalam politik praktik untuk pemenangan bacaleg tertentu," kata Mohammad kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (8/10/2023).
Menurut dia, jika ada persoalan di masyarakat kemudian DPRD bisa menindaklanjutinya, mengacu perundangan dan tata tertib (tatib) DPRD Gresik Nomor 1 tahun 2019, prosedurnya ada aduan dari masyarakat ke pimpinan DPRD Gresik melalui sekretariat (setwan).
Selanjutnya, sebagai tindaklanjutnya, pimpinan DPRD memberikan rekomendasi agar pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan DPRD (AKD) terkait. Namun, kata Mohammad, sejauh ini belum ada pengaduan.
Baca Juga: Nazar Diterima CPNS Mahkamah Agung, Ermaya dan Syahrul Jalan Kaki dari Gresik ke PN Tuban
"Yang saya ketahui sejak kasus KPM PKH ditengarai dimobilisasi untuk pemenangan bacaleg 2024, belum ada pengaduan yang masuk. Makanya, komisi kami yang membidangi tak bisa menindaklanjutinya," urai Bendahara DPC PKB Gresik ini.
Namun, Mohammad berjanji kalau ada masyarakat yang mangadukan keterlibatan KPM PKH dimobilisasi untuk pemenangan bacaleg tertentu, pasti akan ditindaklanjuti. Ia pun mengaku telah menghubungi kepala dinas sosial soal itu.
"Bu Kadinsos mengakui memang ada oknum dan sudah dipanggil," katanya.
Baca Juga: Data Penyaluran Bansos Tak Lagi Pakai DTKS, Mensos Gus Ipul Jelaskan Tentang DTSEN
Jika sudah terbukti, ia pun siap menyampu orang-orang yang ditengarai terlibat dalam mobilisasi KPM PKH untuk pemenangan bacaleg.
"Pasti akan saya sikat. Saya sapu bersih, tak peduli siapa saja yang ada bukti terlibat," janji bacaleg PKB dari dapil Gresik 2 (Duduksampeyan dan Cerme) ini.
Mohammad meminta agar badan pengawas pemilu (Bawaslu) Gresik turun untuk melakukan pengawasan-pengawasan terhadap indikasi-indikasi pelanggaran yang ditengarai dilakukan oleh bacaleg.
Baca Juga: Info Apakah Sudah Ditransfer BLT Rp600 Ribu Bank BRI, BSI, BNI dan Login Cekbansos di Sini
"Silakan Bawaslu turun menindaklanjutinya," pungkasnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
