Gubernur Jawa Khofifah Indar Parawansa, dalam rapat koordinasi optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah.
Pertama, antara Bank Jatim dengan Pemda se-Jawa Timur. Kedua, Pemda se-Jawa Timur dengan Kanwil BPN Jawa Timur dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur. Ketiga, Pemda se-Jawa Timur dengan Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, III dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama se-Jawa Timur.
Dirut Bank Jatim R. Soeroso, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bank Jatim berkomitmen membantu pengelolaan pendapatan daerah secara online. Salah satu inovasinya yakni Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (e-KD).
“Setiap Pemda akan mampu memonitor secara real time (optimalisasi pendapatan daerah). Sampai saat ini penggunaan secara online sudah dilaksanakan di berbagai Pemda di Jatim,” kata Soeroso.
Selanjutnya arahan dari Pimpinan KPK Basaria Panjaitan. Dirinya enekankan pentingnya menertibkan aset daerah dengan komitmen pimpinan daerahnya.
“Kita ingin komitmen full dari kepala daerah. Kalo tidak ada (komitmen), tidak tercapai. Tugas KPK sendiri disini adalah koordinasi di bidang pencegahan. Sehingga tugas kita nanti supervisi, yang nanti akan datang ke daerah untuk koordinasi,” kata Basaria Panjaitan.
Transparansi kegiatan daerah, tambah Basaria, akan memiliki keuntungan. Di mana jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai, bisa segera dikoreksi. (yep/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
