SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim akan membuat program dan pelayanan yang disebut East Java Super Corridor (EJSC) di lima Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yakni Jember, Pamekasan, Bojonegoro, Malang dan Madiun. Akhir tahun ini, ditargetkan akan selesai.
“Itu salah satu program Gubernur Khofifah. Akhir tahun ini, program East Java Super Corridor pada lima Bakorwil akan tuntas sarana dan prasarana nya,” ungkap Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim, Moh Rudy Ermawan Yulianto, Sabtu (11/05).
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Menurut dia, pihaknya hanya melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana gedung dari program tersebut. Dengan merenovasi dan mengembangkan Bangunannya yang sudah ada agar menjadi lebih representative dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang akan ada di masing masing Bakorwil tersebut.
Konsep desain bangunan ini diperuntukkan untuk usia milenial sehingga desain dibuat dinamis dan rekreatif dengan meghindarkan batas batas formal dan tertutup sesuai jiwa anak-anak millenial.
East Java Super Corridor ini bukan hanya digunakan untuk pelatihan, namun juga mendekatkan sebagian perizinan di masing masing bakorwil agar kalau mengurus perijinan tidak perlu datang ke Surabaya cukup di bakorwil. Gedung ini juga menampung kegiatan anak anak muda seperti fotografi, videografi, desain, dan lainnya sebagai tempat bertemunya anak anak kreatif.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
Setelah direnovasi gedung ini akan dilengkapi beberapa fasilitas seperti ruang rapat, ruang sekretariat, co working space, science technopark, command center.
“Selain itu, ada juga cafe untuk tempat nongkrong dan membahas pekerjaan. Juga dilengkapi dengan ruang pelatihan untuk pelajar atau mahasiswa yang baru lulus. Termasuk pemberian sertifikat seperti pada pelaku jasa konstruksi,” imbuh dia.
Pihaknya mengakui memang yang menyediakan sarana prasarana. Namun, untuk pendidikan pelatihan nantinya adalah urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim. Sedangkan untuk penyediaan tenaga kerja menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Perekonomian dan mungkin beberapa OPD yang lainnya.
Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Saat ini, masih dalam tahap perencanaan yakni persiapan dokumen dan pelelangan fisik. Ia menargetkan akhir tahun sudah bisa difungsikan. “Pemprov Jatim menyediakan anggaran Rp 3-3,5 milliar untuk lima Bakorwil termasuk furniture-nya,” pungkas dia. (mid/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
