Emil Dardak saat memberi sambutan dalam forum Persandian dan Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Ballroom Hotel Grand Dafam Surabaya. foto: ist
Pada kesempatan yang sama, ia juga menjelaskan, di internal organisasi pemerintah di Jatim, hampir setiap organisasi perangkat daerah (OPD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah membangun berbagai aplikasi untuk menunjang dan meningkatkan efektivitas pekerjaan sehari-hari dengan memberikan informasi kepada masyarakat dan para stakeholders di wilayah kerjanya sebagai bentuk komunikasi dan tanggungjawab pemerintah.
“Ketika aplikasi-aplikasi itu berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi, maka tentunya dari sisi penentu kebijakan akan memiliki kesulitan tersendiri untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seluruh jajaran di bawahnya,” jelasnya.
Emil menjelaskan hal tersebut bisa memunculkan risiko tertentu terutama jika dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pengadaan dan belanja pemerintah.
Selain itu, pihaknya juga sedang mendorong program belanja inovasi (belanova). Melalui program tersebut, dirinya mengajak sharing soal inovasi.
“Dan pemerintah kalau inovasinya bagus bisa menggunakan PP No. 38 Tahun 2017 yang memungkinkan pemerintah mem’bypass’ aturan-aturan demi inovasi,” pungkasnya.
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yakni 21-22 Mei 2019. Maksud diadakannya kegiatan ini untuk meningkatkan keamanan sistem elektronik di lingkungan Pemprov Jatim. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
