Kepala Bea dan Cukai Madura Latif Helmi saat bersama Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Pamekasan mendapatkan aliran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbanyak dari empat kabupaten lainnya di pulau Madura, Jawa Timur.
Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Madura, Latif Helmi, hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) menurut Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2019,
BACA JUGA:
- Dihadiri Mendikdasmen, Puluhan Siswa Pingsan Saat Senam Anak Indonesia Sehat di Pamekasan
- Dugaan Penipuan Umrah di Pamekasan Memanas, Korban Kini Digugat Balik Agensi
- Bupati Pamekasan Tiga Kali Tinjau SGMRP Demi Sukseskan Puncak Hardiknas Jatim 2026
- Jelang Iduladha, PLN ULP Pamekasan Perkuat Jaringan demi Cegah Gangguan Listrik
“Dana BHCHT untuk Pemkab Pamekasan sebanyak Rp 47.191.005.000,” ungkap Latif, Ahad (30/06/19).
Dana tersebut, lanjut Helmi, bisa dialokasikan untuk meningkatkan ekonomi dan juga yang lainnya. “Terkait mau dikelola apa, itu kami pasrahkan terhadap Pemkab Pamekasan. Kerena pihak pemerintah memahami tentang itu,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menjelaskan berbagai layanan maupun fasilitas kesehatan sebagian besar juga bersumber dari dana ini. Sehingga, tidak salah jika alokasi dana untuk jaminan kesehatan mencapai hingga separuh dari alokasi anggaran yang digelontorkan.
"Mungkin belum banyak yang tahu, kalau kita berobat ke rumah sakit dengan biaya murah menggunakan kartu BPJS, subsidi itu berasal dari cukai rokok. Termasuk juga untuk pembangunan rumah sakit daerah, serta pengadaan alat-alat kesehatan yang sudah dirasakan oleh warga Pamekasan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Harun anggota DPRD Pamekasan dari Komisi II mengatakan, dengan dana sebesar itu seharusnya Pemkab Pamekasan bisa mengalokasikan dana tersebut semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.
"Utamanya di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang sangat diperlukan masyarakat," tutur politikus PKS tersebut.
"Kami di DPRD akan tetap mengawasi peruntukan DBHCHT tersebut. Kami sarankan dana tersebut lebih banyak dialokasikan ke BPJS kesehatan," pungkasnya. (err/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




