Gubernur Khofifah Dukung ICMI Beri Pelatihan Mediator Bagi Kades

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung langkah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang akan memberikan pelatihan mediator bagi para kepala desa (kades).

Langkah ini dinilainya sangat penting dilakukan agar kades mampu menyelesaikan konflik di wilayahnya dengan pendekatan mediasi dalam menyelesaikan berbagai sengketa dan konflik yang potensi menganggu harmoni. Program ini juga membantu kades membangun akses yang dibutuhkan masyarakat desanya, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), layanan jaminan kesehatan, dan sebagainya.

Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada

Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (20/7) kemarin.

Menurutnya, dengan memiliki kemampuan mediasi yang baik, kades bisa menyelesaikan masalah di wilayahnya dengan pendekatan yang lebih damai dan win-win sulution. Dengan begitu, jika ada sengketa atas kasus tertentu bisa dicegah agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih rumit.

“Brilliant sekali ide pelatihan ini, dan ini sejalan dengan program dalam Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Amanah dan Jatim Harmoni. Di mana dalam Jatim Amanah salah satu programnya yaitu pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin,” kata Khofifah, sapaan lekat Gubernur Jatim.

Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN

Salah satu permasalahan di desa yang perlu mendapat perhatian serius, lanjutnya, adalah soal Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang terkait dengan bantuan pupuk bersubsidi bagi petani. Apalagi sebagian besar masyarakat di desa merupakan petani atau bercocok tanam padi, sehingga masalah ini selalu muncul ketika musim tanam tiba. Ketika kebutuhan jenis pupuk berbeda dengan yang mereka terima, maka petani harus beli pupuk agar padinya tumbuh subur produktif.

“Misal ketika petani butuh pupuk urea, mereka malah dapat jenis lain. Bila membeli dari daerah lain takut kena masalah. Jadi bila kadesnya mendapat pelatihan mediasi seperti ini, paling tidak kades bisa memberikan advokasi sekaligus perlindungan terhadap para petani,” jelasnya.

Orang nomor satu di Jatim ini kemudian mengusulkan agar pelatihan mediator bagi kades ini disertai perangkat desa dan Ketua TP PKK desa, sehingga mereka bisa menjadi teamwork di desa. Pelaksanaannya difokuskan dulu di satu kabupaten untuk kemudian menjadi pilot project bagi daerah lainnya. Setelah dilatih, diharapkan mereka dapat memahami fungsi mediasi ini secara komprehensif sehingga efektif.

Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud

“Jadi ilmunya bisa lebih fokus, daerahnya juga lebih fokus dan setelah itu bisa diukur efektivitas, kemauan, dan kemampuannya,” jelas Khofifah.

Sementara itu, Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, S.H, menyambut baik dukungan Gubernur Jatim dalam program mediator bagi para kades ini. Nantinya, pelatihan mediator ini tidak hanya soal konflik sosial atau hukum di masyarakat, tapi juga mediator kesehatan seperti pasien dengan rumah sakit.

“Rencana kami akan mulai dari Kab. Probolinggo. Harapan kami kades bisa memiliki pengetahuan hukum sehingga penyelesaian melalui mediasi bisa dikedepankan,” pungkasnya. (mdr/rev)

Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News