Cholid Virdaus
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Rencana Pemerintah Kota Mojokerto melakukan merger empat organisasi perangkat daerah (OPD) tak berjalan mulus. Kalangan Dewan setempat pesimis dengan rencana merger tersebut. Legislator khawatir merger OPD itu bakal mengganggu kinerja pelayanan dasar masyarakat.
Sikap pesimistis bahkan desakan evalusi ulang rencana merger OPD itu mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas 9 rancangan peraturan daerah (raperda), kemarin.
Baca Juga: Pj Wali Kota Mojokerto Kunjungi Sejumlah TPS saat Pilkada 2024
Yang menjadi pintu masuk eksekutif untuk melakukan merger yakni Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
Dalam raperda ini, yang dilebur dan digabungkan dengan OPD lain yakni Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskoumnaker), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kimpraswil).
Balitbang dilebur dalam Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko), Diskoumnaker dilebur di dua OPD, koperasi dan usaha mikro kembali menjadi urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sedang tenaga kerja menjadi urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Demikian juga DP3AKB. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dimasukkan dalam urusan Dinas Sosial, dan keluarga berencana masuk dalam urusan Dinas Kesehatan. Sementara Dinas Kimpraswil dimerger dengan Dinas Pekerjaan Umum.
Baca Juga: Kota Mojokerto Mulai Uji Coba Makan Bergizi Gratis Bagi 14 Ribu Siswa SD-SMPN
Fraksi Partai Amanah Nasional (F-PAN) mengingatkan agar Pemkot mempertimbangkan secara matang plus minus penataan perangkat daerah yang selama ini dimiliki Pemkot Mojokerto.
“Penataan-penataan perangkat daerah jangan semata-mata hanya didasarkan pada efisiensi saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan efektivitas dari perangkat daerah yang akan digabungkan. Perlu diingat bahwa efisien itu tidak selalu efektif dan efektif tidak mesti efisien. Walaupun idealnya memang efisien dan efektif,” kata juru bicara Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN), Yuli Veronica Maschur.
Senada diutarakan Fraksi Persatuan Demokrat Keadilan. Fraksi gabungan anggota Dewan asal PPP, Partai Demokrat dan PKS ini menilai merger OPD tidak semata mendasarkan pada efisiensi.
Baca Juga: Pemkot Mojokerto Gelar Puncak Peringatan HUT ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional 2024
“Dalam penjelasan raperda ini disebutkan bahwa penggabungan urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah untuk efektivitas, karena urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sangat berkaitan erat dengan bidang kesehatan. Pernyataan ini adalah asumsi, karena tidak ada jaminan bahwa penggabungan itu akan efektif,” lontar juru bicara Fraksi Persatuan Demokrat Keadilan, Cholid Virdaus.
Ditekankan fraksi ini agar penataan perangkat daerah ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap seluruh perangkat daerah yang ada.
“Kami yakin bila penataan perangkat daerah didasarkan atas hasil evaluasi, maka perangkat daerah yang ada akan mampu mengemban tugas untuk mewujudkan visi misi dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023,” cetusnya.
Baca Juga: Punya Bukit Teletubbies, TPA Randegan Serap Kunjungan Wisata Daerah
Fraksi PDI Perjuangan jgua menolak jika urusan DPMPTSM ditambahi dengan urusan pemerintahan bidang lain.
“Ini agar dinas ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat serta dapat menarik investor sebanyak-banyaknya untuk menanamkan modalnya di Kota Mojokerto,” juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Suliyat.
Menurut Suliyat, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja harus tetap ada. Karena hal ini menunjukkan perhatian Pemerintah Kota terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang tidak hanya mengurusi masalah buruh pabrik saja, tetapi meliputi juga tenaga kerja informal di bidang usaha mikro, penyediaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, serta perkembangan perkoperasian yang pesat di Kota Mojokerto.
Baca Juga: 3 Raperda Hasil Fasilitasi Gubernur Jatim Turun, Pemkot Mojokerto Sodorkan 5 Raperda Baru
Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) secara tegas mendesak agar Balitbang tetap dipertahankan. Keberadaan badan ini menurut fraksi ini sangat penting.
“Fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan kami tekankan agar ditinjau kembali dan tetap berdiri sendiri mengingat keberadaannya sangat urgen agar program kajian dan penelitian bisa lebih fokus, terarah dan maksimal dalam pelaksanaanya. Kalau ditangani sekelas OPD atau hanya menempel di bagian OPD lain kinerjanya tidak bisa optimal,” lontar juru bicara FKB, Sulistiyowati.
Fraksi partai berlambang bola dunia dengan sembilan bintang ini membeber sejumlah regulasi yang mendasari pentingnya Balitbang bagi sebuah pemerintahan daerah. Antara lain Surat Gubernur Jawa Timur No. 050/5124/204.1/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 Perihal Imbauan Kepada Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur untuk mempertahankan/membentuk Badan Litbangda di Kab/Kota, UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Baca Juga: Pemkot Mojokerto Sukses Turunkan Jumlah Pengangguran
“Penelitian dan Pengembangan mempunyai peran penting dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan kepentingan masyarakat (research based policy),” ujar Sulistiyowati.
Ditekankan pula, bahwa peran Balitbang sangat penting dalam perdayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan hasil-hasil litbang di daerah, seperti termaktub dalam UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
“Badan Penelitian dan Pengembangan adalah unsur penunjang bagi Bupati/Wali Kota dalam menjalankan fungsi memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Karena salah satu aspek untuk meningkatkan daya saing daerah adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan Iptek di daerah akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha produktif di daerah,” tukas Sulitiyowati. (yep)
Baca Juga: Sambut Kedatangan Tim Verlap KKS Jatim, Pj Wali Kota Mojokerto Pamer Keunggulan Daerah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
