Rapat paripurna PU Fraksi terhadap R-PAPBD 2019. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar paripurna dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap nota R-PAPBD 2019, Selasa (30/7).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Nur Qolib dihadiri pimpinan beserta seluruh anggota DPRD. Sedangkan pihak eksekutif diwakili Wabup Moh. Qosim beserta kepala OPD.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Dalam kesempatan itu, tujuh fraksi menyampaikan Pandangan Umum (PU) masing-masing menyikapi nota R-PAPBD dengan kekuatan anggaran belanja Rp 3,358 triliun.
Juru bicara Fraksi Gerindra Abdullah Munir, dalam PU fraksinya menyampaikan agar organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kinerjanya seiring meningkatnya kekuatan belanja setelah R-PAPBD 2019.
"Terlebih, OPD-OPD yang mendapatkan tambahan belanja modal untuk menjalankan program. Kenaikan belanja harus diikuti peningkatan kinerja. Jangan sampai belanja naik tapi kinerja sama, sehingga tak berdampak apapun," ujarnya.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Munir juga menyikapi penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Tirta sebesar Rp 25 miliar. "Tambahan modal Rp 25 miliar harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang baik dan cakupan pelanggan lebih luas," pintanya.
Menurut Munir, saat ini masih banyak masyarakat Kabupaten Gresik yang belum mendapatkan layanan PDAM. Baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. "Dengan tambahan modal Rp 25 miliar, PDAM haru bisa memperluas jaringan pipanisasi untuk menambah konsumen. Harus ada penambahan konsumen," urainya.
Munir juga menyorot kinerja Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP). Sebab, tunggakan penuntasan pengurusan izin dari masyarakat sangat banyak. "Tunggakan 200 perizinan belum tuntas. PR ini harus diselesaikan, sebab hal ini juga untuk menarik iklim usaha di Gresik," terang Munir.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Sementara Faqih Usman, juru bicara Fraksi PAN dalam PU fraksinya menyikapi belanja modal untuk Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp 13 miliar. "BPR harus bisa memaksimalkan bantuan modal Rp 13 miliar untuk membantu masyarakat. Filosofi DPRD menyetujui penyertaan modal itu agar bisa meningkatkan modal untuk perkembangan UMKM," tuturnya.
Faqih juga menyorot soal tambahan belanja Rp 200 miliar di R-PAPBD 2019 yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2018 sebesar Rp 261 miliar. Dana sebesar itu rencananya akan digunakan untuk proyek fisik seperti pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan, serta dibagi untuk sejumlah OPD.
Namun, dia pesimis belanja modal itu akan bisa terserap mengingat waktu yang mepet. "Tambahan modal pada R-PAPBD bersumber dari Silpa 2018 agar dikaji ulang. Sebab, pasti tak akan terserap. Diharapkan uang itu digunakan di RAPBD 2020 dengan cara mark up pendapatan," terangnya.
Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik
Sementara juru bicara Fraksi Partai Golkar (F-PG) Wongso Negoro meminta dana alokasi khusus (DAK) bisa dimanfaatkan maksimal, termasuk mengoptimalkan kinerja OPD yang membidangi pendapatan. "Tak tercapainya pendapatan di sejumlah OPD, maka OPD terkait harus mengoptimalkan kinerja," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
