JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Seperti diduga sebelumnya, para kader kritis dan para pesaing Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar terdepak dari kepengurusan DPP PKB periode 2019-2024. Mereka adalah Lukman Edy, Abdul Kadir Karding, dan Imam Nahrawi. Tiga orang itu pernah menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang kemudian semuanya berseberangan dengan Cak Imin.
Sebaliknya, Cak Imin mengangkat kakak kandungnya, Abdul Halim Iskandar sebagai Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif. Cak Imin juga mengangkat Ketua Umum PP Ansor Yaqut C Coumas sebagai Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan.
Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan
Yang mengejutkan posisi Sekjen. Cak Imin menunjuk M Hasanuddin Wahid sebagai Sekjen. Banyak yang belum tahu siapa Hasanuddin Wahid. Ternyata ia Sekjen Pagar Nusa.
Semula Cak Imin mewacanakan meniadakan posisi Sekjen namun terbentur nomenklatur Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partang Politik yang menyebutkan harus ada jabatan Sekjen dalam kepengurusan partai, disamping juga muncul opini massif yang mengecamnya. Maklum, tiga Sekjen sebelumnya, yaitu Lukman Edy, Abdul Kadir Karding, dan Imam Nahrawi patah kongsi di tengah jalan. Mereka lalu sangat kritis terhadap sepak terjang politik Cak Imin.
Namun, meski posisi Sekjen dipertahankan, kewenangannya dipangkas habis. Pemangkasan wewenang Sekjen ini persis seperti pemangkasan wewenang Dewan Syuro yang kini posisinya sangat lemah. Ini berarti selama Cak Imin jadi ketua umum PKB sukses mendegradasi dua jabatan strategis, yaitu Ketua Dewan Syuro dan Sekjen.
Baca Juga: Menteri Rame-Rame Minta Tambah Anggaran, Cak Imin Rp 100 T, Maruar Rp 48,4 T, Menteri Lain Berapa T
Ditanya soal pemangkasan kewenangan Sekjen, Ida Fauziah selaku Steering Commitee Muktanar VI di Bali mengakui, tugas Sekjen pada kepengurusan periode 2019-2024 tidak sama persis dengan Sekjen periode sebelumnya. Sebab Sekjen lebih pada koordinasi internal, karena di setiap ketua bidang sudah dilengkapi dengan sekretaris bidang.
"Sebenarnya pembagian tugas di ketua-ketua bidang sudah sangat jelas ada sekretaris-sekretaris yang mendampingi ketua-ketua bidang. Sekjen lebih pada fungsi konsolidasi internal, me-manage organisasi," kata Ida Fauziah, didampingi Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPP PKB, Ahmad Iman di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Ia mengatakan bahwa penentuan nama-nama pengurus DPP PKB ini telah diamanatkan kepada Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar, sebagaimana hasil Muktamar VI PKB di Bali. "Dasar hukum pembentukan DPP PKB adalah anggaran dasar dan rumah tangga DPP PKB hasil Muktamar Bali 2019," kata loyalis Cak Imin itu.
Baca Juga: Hadiri Kampanye Akbar Luluk-Lukman di Gresik, Cak Imin akan Sanksi Anggota DPRD yang tak Bergerak
Ditanya terpentalnya nama Lukman Edy dan Karding, Ida Fauziah mengatakan mereka tak mengisi surat kesediaan. "Tidak mengisi kesediaan," kata Ida. Ia membantah, kader-kader PKB itu tak mendapat surar pengajuan. Menurut dia, surat pengajuan diumumkan lewat grup WA pengurus. "Hari gini semua pakai mekanisme itu," kilahnya.
Lukman Edy mengakui kalau mendapat surat kesediaan. Menurut dia, semua pengurus DPP yang lama memang diminta membuat surat pernyataan bersedia menjadi pengurus. Tapi Lukman memang menolak. “Saya tidak mengirimkannya," tegas Lukman sembari menegaskan bahwa ia mengaku tidak cocok dengan konsep 5 tahun ke depan pasca-muktamar Bali.
Secara sarkastis Lukman berpesan. "Selamat bekerja, semoga sukses. Dan tentu harus kerja keras, terutama tidak mengecewakan Ketum. Karena kalau Ketum tidak berkenan, sewaktu waktu bisa diganti di tengah jalan, karena Ketum sebagai mandataris tunggal," tegasnya menyindir Cak Imin.
Baca Juga: PKB Gelar Konsolidasi Pemenangan Paslon Luman dan Mudah di Pasuruan
Inilah Susunan Lengkap Pengurus DPP PKB 2019-2024
Ketua Umum: DR (HC) H.A. Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua Umum bidang Ideologi dan Kaderisasi: M. Hanif
Dhakiri
Wakil Ketua Umum Kesra dan Perekonomian: Ida Fauziyah
Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu: Jazilul Fawaid
1. Ketua Bidang Kemaritiman dan Pertanian: Eko Putro Sandjojo
Sekretaris: Caswiyono Rusdie
2. Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Agraria: Marwan Jakfar
Sekretaris: Zainul Munasichin
3. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Marwan
Dasopang
Sekretaris: Lukman Jambi
4. Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan: Cucun
Syamsurijal
Sekretaris: Dipo Nusantara
5. Ketua Bidang SDA dan Energy: Daniel Johan
Sekretaris: Irmawan
6. Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif: M. Yanuar Prihatin
Sekretaris : Umar Hasibuan
7. Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata: Chusnunia
Halim
Sekretaris: Mama Aletta
8. Ketua Bidang Kebudayaan dan Masyarakat Adat: Gus Syauqi
Ma’ruf Amin
Sekretaris: Yucundianus Lepa
9. Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi: Ahmad Iman
Sekretaris: Bambang Elf
10. Ketua Bidang Kesehatan, Perlindungan Anak & Difabel:
Nihayatul Wafiroh
Sekretaris : Khadafi
11. Ketua Bidang Luar Negeri: Luluk Nur Hamidah
Sekretaris: Safira Maschrusoh
12. Ketua Pertahanan dan Keamanan: Yaqut C. Qoumas
Sekretaris: Alfa Isnaeni
13. Ketua Bidang Pengembangan SDM: Muamir Muin Syam
Sekretaris: Huda MF Yusro
14. Ketua Bidang Pendidikan & Pesantren: M. Yusuf Chudlori
Sekretaris: Abdul Wahid
15. Ketua Bidang Perindustrian & Perdagangan: Lukmanul
Khakim
Sekretaris: Dedy Setiawan
16. Ketua Bidang Olahraga, Kesenian dan Milenial: Faisol Riza
Sekretaris: Arzeti Bilbina
17. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan: Fathan Subhki
Sekretaris: A Sofyan
18. Ketua Bidang Agama & Dakwah: Syaikhul Islam
Sekretaris: Gus Makki Manarul Hidayah
19. Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif: A Halim Iskandar
Sekretaris: A Malik Haramain
20. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan
Anak: Siti Masrifah
Sekretaris: Farida Farihah
Baca Juga: Perseteruan PAN dan PKB di DPRD Kota Blitar, Koalisi Pilwali Terancam Bubar
Sekretaris Jenderal : M. Hasanuddin Wahid
Wakil Sekretaris Jenderal:
Anggia Ermarini
Wakil Sekretaris Jenderal: Risharyudi Triwibowo
Wakil Sekretaris Jenderal: Dita Indahsari
Wakil Sekretaris Jenderal: Syaiful Huda
Wakil Sekretaris Jenderal: Eem Marhamah
Wakil Sekretaris Jenderal: Hindun Anisa
Bendahara Umum: Nur Yasin
Wakil Bendahara: Bambang Susanto
Wakil Bendahara: Bertu Merlas
Wakil Bendahara: Nadhifah
Wakil Bendahara: Peggy Patricia Patipi
Wakil Bendahara: Erny Sugianti
Wakil Bendahara: Nashim Khan
Wakil Bendahara: Febridiana
Wakil Bendahara: Ella
Wakil Bendahara: Evi Fatimah
Wakil Bendahara: Usman Sidik
Dewan Syuro DPP PKB
Baca Juga: Perlancar Pengambilan Sampah di Kampung, Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Batu Bantu Ranmor Roda Tiga
Ketua : KH. Dimyati Rois
Wakil Ketua : KH. Manarul Hidayah
Wakil Ketua : KH. Abdul Ghofur
Wakil Ketua : H. Andi Muawiyah Ramli
Wakil Ketua : KH. Subhan Makmun
Wakil Ketua : KH. Munif Zuhri
Sekretaris : H. Syaifullah Maksum
Wakil Sekretaris : KH Maman Imanul Haq
Wakil Sekretaris : H. Bahruddin Nashori
Wakil Sekretaris : Habib Hilal Al Aidid
Anggota :
1. KH. Syihabuddin Ahmad
2. Nyai Hj. Nurhayati Said Agiel
3. H. Syaiful Bahri Anshori
4. KH. Acep Adang Ruchiat
5. KH. Abdul Aziz Masturo
6. KH. Najib Abdul Qodir
7. KH. Abdul Aziz Afandi
8. Nyai Hj. Latifah Sohib
9. H. Taufiq Abdullah
10. KH. Usfuri Anshor
11. KH. Haidar Muhaiminan
12. H. Arvin Hakim Toha
13. KH. Unais Ali Hisyam
14. Hj Mufidah Rozy Munir
15. Hj Istibsyarah
16. Hj Nursjahbani Katjasungkana
17. Hj. Ana Muawanah
18. H. Abdul Wahid Maktub
19. H Otong Abdurrahman
20. HM. Yusuf Mujenih
21. H. Dedy Wahidi
22. H. Abdul Haris (tim)
Baca Juga: Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, PKB Kembali Pegang Orang Nomor 1
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News