Solusi Rizal Ramli, Negara Untung Rp 130 Trilyun, Tak Usah Naikkan BBM

Solusi Rizal Ramli, Negara Untung Rp 130 Trilyun, Tak Usah Naikkan BBM Rizal Ramli. Foto: sayangi.com


JAKARTA(BangsaOnline) Ekonom senior DR. punya solusi agar bahan bakar minyak bersubsidi tepat sasaran. Sehingga harganya tidak perlu dinaikkan.

Solusi itu disampaikan kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan Pimpinan DPD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (10/11). "Menurut kami ada solusi. Yaitu kita hapuskan premium karena oktannya terlalu tinggi. Yaitu 88-90. Kita bikin saja BBM rakyat yang oktannya lebih rendah. Jadi kalau mobil bagus pakai mesinnya rusak. Jadi yang bisa pakai ini cuma nelayan, angkot dan motor-motor," sebutnya.

Dengan diturunkannya oktan BBM, menurut Rizal, masyarakat berpenghasilan tinggi yang biasa menggunakan premium untuk mobil mewah akan beralih menggunakan pertamax.

Baca Juga: Rizal Ramli Sebut Putusan MK Buka Peluang untuk Gibran

Oktan yang rendah, sebut Rizal, tidak cocok digunakan untuk mesin mobil baru, apalagi yang terbilang mewah. "Nanti yang pakai BBM bersubsidi hanya nelayan, angkutan umum, dan pengendara sepeda motor. Jadi, volume penggunaan premium bisa turun hingga 40 persen," kata Rizal.

Lewat cara tersebut, selain dapat mengalokasikan BBM ke pihak yang tepat juga dapat menurunkan subsidi BBM sekaligus menaikkan keuntungan negara.

"Ini cara yang paling cerdas dan efektif. Karena kita kan ingin melindungi yang pas-pasan hidupnya. Maka inilah caranya," kata Menko Perekonomian era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar harga pertamax dinaikkan. Menurut Rizal, kelebihan yang didapat dari penjualan pertamax nantinya akan digunakan untuk menutupi subsidi premium. Bahkan, kata Rizal, negara bisa memperoleh keuntungan lebih dari mekanisme tersebut.

Baca Juga: Bukan Anies Baswedan, Antitesis Jokowi ialah Rizal Ramli

"Prinsipnya, yang mampu bayar lebih mahal. Malah negara bisa untung hingga Rp 130 triliun," kata Rizal.

Rizal mengatakan, usulan tersebut masih akan diajukan kepada pimpinan DPD dan beberapa komisi di DPR. Ia berharap agar pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat mengambil kebijakan yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat kecil.

Sumber: Rmol.com/kompas.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO