JAKARTA(BangsaOnline) Ekonom senior DR. Rizal Ramli punya
solusi agar bahan bakar minyak bersubsidi tepat sasaran. Sehingga harganya
tidak perlu dinaikkan.
Solusi itu disampaikan kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan Pimpinan
DPD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (10/11). "Menurut kami
ada solusi. Yaitu kita hapuskan premium karena oktannya terlalu tinggi. Yaitu
88-90. Kita bikin saja BBM rakyat yang oktannya lebih rendah. Jadi kalau mobil
bagus pakai mesinnya rusak. Jadi yang bisa pakai ini cuma nelayan, angkot dan
motor-motor," sebutnya.
Dengan diturunkannya oktan BBM, menurut Rizal, masyarakat berpenghasilan tinggi
yang biasa menggunakan premium untuk mobil mewah akan beralih menggunakan
pertamax.
Baca Juga: Rizal Ramli Sebut Putusan MK Buka Peluang untuk Gibran
Oktan yang rendah, sebut Rizal, tidak cocok digunakan untuk mesin mobil baru, apalagi yang terbilang mewah. "Nanti yang pakai BBM bersubsidi hanya nelayan, angkutan umum, dan pengendara sepeda motor. Jadi, volume penggunaan premium bisa turun hingga 40 persen," kata Rizal.
Lewat cara tersebut, selain dapat mengalokasikan BBM ke pihak yang tepat
juga dapat menurunkan subsidi BBM sekaligus menaikkan keuntungan negara.
"Ini cara yang paling cerdas dan efektif. Karena kita kan ingin melindungi
yang pas-pasan hidupnya. Maka inilah caranya," kata Menko Perekonomian era
Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar harga pertamax dinaikkan. Menurut Rizal, kelebihan yang didapat dari penjualan pertamax nantinya akan digunakan untuk menutupi subsidi premium. Bahkan, kata Rizal, negara bisa memperoleh keuntungan lebih dari mekanisme tersebut.
Baca Juga: Bukan Anies Baswedan, Antitesis Jokowi ialah Rizal Ramli
"Prinsipnya, yang mampu bayar lebih mahal. Malah negara bisa untung hingga Rp 130 triliun," kata Rizal.
Rizal mengatakan, usulan tersebut masih akan diajukan kepada pimpinan DPD dan beberapa komisi di DPR. Ia berharap agar pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat mengambil kebijakan yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat kecil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News