PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Ratusan pendukung salah satu bakal calon kepala desa (Bacakades) Moh Rahem mengepung kantor Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Senin (09/09/19).
Massa kecewa lantaran jagonya pada Pilkades serentak 2019 dinyatakan tidak lolos administrasi oleh pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) setempat.
Baca Juga: Pj Bupati Pamekasan Serahkan SK Perpanjangan Masa Jabatan kepada 159 Kepala Desa
Mereka mulai berdatangan dan menduduki kantor kecamatan sejak pukul 08.30 WIB hingga pukul 11.30 WIB. Mereka mendesak agar pemerintah kabupaten bisa menunda Pilkades di Desa Proppo dan meloloskan Rahem agar bisa mengikuti pilkades.
Bahkan mereka mengancam akan memboikot Pilkades Proppo apabila tetap dilaksanakan.
Suasana Kantor kecamatan Proppo yang dijaga aparat keamanan bersenjata lengkap terpantau sempat memanas. Apalagi adanya pernyataan Camat Proppo Sutowijoyo yang tetap akan menggelar Pilkades di Desa Proppo.
Baca Juga: Penetapan 3 Calon PAW Kades Gugul Pamekasan, TNI-Polri Minta Jaga Kondusifitas
Sutowijoyo menegaskan tetap akan melaksanakan Pilkades pada Rabu, 11 September 2019 karena semua tahapan sudah dilaksanakan. “Sesuai prosedur hukum, maka pilkades akan tetap dilaksanakan,” tegas Sutowijoyo.
Mendengar pernyataan tersebut, masyarakat bereaksi keras. Bahkan salah satu warga menyatakan jika Pilkades di Desa Proppo tidak akan berjalan kondusif.
“Kalau misalnya Pilkades tetap dilaksanakan, dan Moh Rahem tak diloloskan, maka jelas pelaksanan Pilkades tidak akan aman,” teriak massa yang mulai tersulut amarahnya.
Baca Juga: Pelaksanaan Pilkades di Pamekasan Resmi Ditunda
Sedangkan Kuasa Hukum Moh Rahem, Nisan Radian meminta agar pemerintah daerah mempertimbangkan segala keputusan terkait pelaksanan pilkades pada Rabu 11 September. Bahkan ia menuntut agar Bupati Pamekasan bisa mengeluarkan SK penundaan pilkades.
“Saya kira permintaan masyarakat harus dipenuhi oleh pemerintah serta panitia Pilkades Proppo,” tegasnya.
Sebelumnya, massa pendukung Moh Rahem juga telah mendatangi kantor DRPD setempat, pada Jumat (6/9/2019) dengan tuntutan yang sama agar pemerintah bisa menunda pelaksanaan Pilkades di Desa Proppo. (err/ian)
Baca Juga: Dinilai Ada Kepentingan Pribadi, Ratusan Masyarakat Geruduk DPRD Pamekasan, Tolak Pilkades 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News