JEMBER(BangsaOnline) Presiden Joko Widodo diminta untuk menjelaskan
detail konsep penanganan terhadap masyarakat miskin menjelang rencana
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masduki
Baidlowi, ada problem besar yang harus dihitung sebagai imbas terkait
rencana kenaikan harga BBM tersebut. Salah satunya masyarakat miskin di
Indonesia.
“Ini bukan sikap PBNU yang setuju atau tidak setuju,
tetapi lebih kepada bagaimana konsep menangani ini. Sebab jumlah
masyarakat miskin menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 28
juta lebih. Kalau BBM naik, mereka yang akan jadi sasaran utama,”
katanya dalam acara seminar Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuan (UKPK)
mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Jawa Timur, Jumat
(14/11/2014).
Sementara itu, lanjutnya, jumlah bantuan tunai yang
disiapkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, tidak
sebanding dengan jumlah masyarakat miskin yang ada.
“Yang saya
dengar, yang akan menerima bantuan tidak sampai 20 juta orang, ini kan
persoalan. Untuk itu harus segera diselesaikan,” pintanya.
Belum lagi, lanjut Masduki, persolan mafia migas yang sampai hari ini belum tuntas penanganannya.
“Persoalan
mafia migas sudah banyak diungkap oleh media, untuk itu harus
dituntaskan oleh pemerintah. Ini kan belum diberesin, beresin dulu
persoalan ini. Kalau belum apa- apa, mafia tetap jalan, dan warga yang
disengsarakan, saya sebagai pimpinan PBNU dosa kepada masyarakat,”
pungkasnya.
Baca Juga: Rais Aam PBNU Ngunduh Mantu dengan Pemangku Pendidikan Elit dan Tim Ahli Senior di BNPT
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News