Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Nurul Yatim.
"Jika bantuan keuangan untuk ADD tak cukup, maka akan berimplementasi terhadap Siltap Kades maupun perangkat desa. Karena itu, AKD dan PPDI meminta kepada DPRD menaikkan persentase ADD dari DAU dari 10 persen menjadi 15 persen," pungkasnya.
Seperti diberitakan, pada pembahasan RAPBD 2020 pos bantuan keuangan mengalami pengurangan cukup signifikan. Sebelumnya sebesar Rp 538.575.180.910,00, pada RAPBD 2020 direncanakan berkurang tinggal Rp 482.134.674.000,00.
Rinciannya, bantuan Dana Desa (DD) dari sebelumnya Rp 308.532.182.200,00, pada RAPBD 2020 melorot tinggal Rp 287.891.804.000,00.
Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), dari sebelumnya Rp 128.217.000.000,00, pada RAPBD 2020 direncanakan merosot tinggal Rp 113.993.370.000,00.
Dan, Bantuan Keuangan (BK), dari sebelumnya Rp 101.825.998.710,00, pada RAPBD 2020 direncanakan tinggal Rp 80.249.500.000,00. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
