Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Nurul Yatim.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ribuan anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Gresik siap mendatangi kantor DPRD Gresik, Selasa (19/11) besok.
Mereka akan mempertanyakan tuntutan AKD dan PPDI soal permintaan dengar pendapat (hearing) terkait pengurangan dana bantuan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD).
BACA JUGA:
- Bupati Gresik Lantik Kades Wadak Kidul PAW, Ingatkan soal Desa Antikorupsi
- Bumdes Wadak Kidul Gresik Masuk 20 Besar Terbaik Nasional di Ajang Desa BRILiaN 2025
- PKDI Gresik Bersama Polres Sepakat Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
- Semarakkan HUT ke-80 RI, Warga RW 14 Desa Banjarsari Gelar NaturaNite Kenalkan Warisan Leluhur
"Kami pertanyakan keseriusan DPRD merespons tuntutan AKD dan PPDI," ujar Nurul Yatim, Ketua AKD Gresik kepada BANGSAONLINE.com, Senin (18/11).
Menurut Nurul Yatim, AKD telah mengirim surat ke DPRD Gresik meminta diagendakan hearing soal pengurangan ADD. Namun, sejauh ini belum ada respons atas surat tersebut. "Sudah sepuluh hari surat AKD permohonan hearing dikirim ke DPRD, namun belum direspons," jelasnya.
Untuk itu, AKD dan PPDI Selasa (19/11) besok akan bergerak ke DPRD untuk mempertanyakan permintaan hearing tersebut. "Intinya, kami hanya meminta kepada DPRD Gresik agar melakukan dengar pendapat (hearing) terkait pengurangan dana bantuan keuangan sebelum pengesahan RAPBD 2020 yang direncanakan pada 25 November," terangnya.
Dikatakan Nurul Yatim, pengurangan ADD akan berimbas terhadap penghasilan tetap (siltap) kepala desa (kades) dan perangkat desa yang harus mengikuti ketentuan PP 11 tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
"Jika bantuan keuangan untuk ADD tak cukup, maka akan berimplementasi terhadap Siltap Kades maupun perangkat desa. Karena itu, AKD dan PPDI meminta kepada DPRD menaikkan persentase ADD dari DAU dari 10 persen menjadi 15 persen," pungkasnya.
Seperti diberitakan, pada pembahasan RAPBD 2020 pos bantuan keuangan mengalami pengurangan cukup signifikan. Sebelumnya sebesar Rp 538.575.180.910,00, pada RAPBD 2020 direncanakan berkurang tinggal Rp 482.134.674.000,00.
Rinciannya, bantuan Dana Desa (DD) dari sebelumnya Rp 308.532.182.200,00, pada RAPBD 2020 melorot tinggal Rp 287.891.804.000,00.
Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), dari sebelumnya Rp 128.217.000.000,00, pada RAPBD 2020 direncanakan merosot tinggal Rp 113.993.370.000,00.
Dan, Bantuan Keuangan (BK), dari sebelumnya Rp 101.825.998.710,00, pada RAPBD 2020 direncanakan tinggal Rp 80.249.500.000,00. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
