Aksi unjuk rasa menuntut agar Bupati Jember Faida dimakzulkan, karena dinilai banyak melakukan pelanggaran hukum.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan kelompok Aliansi Aktivis Jember dilakukan di depan Gedung DPRD setempat, Senin pagi (25/11/2019).
Mereka menuntut agar Bupati Jember Faida dimakzulkan, karena dinilai banyak melakukan pelanggaran hukum dan diduga memperkaya diri dari sejumlah korupsi yang dilakukan.
Baca Juga: Gelar Patroli, Satpol PP Jember Pastikan Tempat Hiburan Malam Tak Beroperasi saat Ramadan
Dalam orasinya, Korlap Aksi Kustiono Musri menyampaikan, bahwa sejak terpilih pada Pilkada 2015, bupati wanita pertama di Jember itu menyia-nyiakan amanahnya sebagai seorang kepala daerah, dan rezimnya itu pun dinilai otoriter.
"Dia itu bupati carpak (banyak omong, red), miskin empati, krisis kepercayaan, mengabaikan sistem kenegaraan, dan sangat arogan," kata Kustiono.
Gambaran sikap arogan yang dilakukan Bupati Faida, lanjutnya, juga ditunjukkan dari hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Kemendagri. "Dari surat bernomor 700/12429/SJ tertanggal 11 November 2019, berkeputusan mencabut 15 surat Keputusan Bupati Jember dan 30 Peraturan Bupati Jember. Artinya, ini adalah sikap tegas negara untuk merespons puncak pelanggaran yang dilakukan Faida," jelasnya.
Baca Juga: Sambut Ramadan, Pj Gubernur Jatim Gelar Pasar Murah di Jember
Sehingga sikap tegas oleh negara ini, katanya, harus didukung dengan memakzulkan Bupati Jember Faida.
"Sehingga rezim tidak benar ini, harus dihentikan dan makzulkan bupati. Kami masih Huznudzon (memiliki keyakinan positif) bahwa 50 anggota dewan yang baru ini, berani menegakkan kebenaran. Semoga surat kesediaan untuk makzulkan ini disepakati. Untuk berikutnya melalui surat ini, aparat penegak hukum dapat menindak tegas dan menggulingkan rezim otoriter ini," tegasnya.
Hasil pantauan wartawan di lapangan, dalam unjuk rasa tersebut usai berorasi, juga diisi dengan aksi teaterikal dengan mengurung bupati menggunakan kurungan ayam, yang diperankan salah seorang pengunjuk rasa. Kemudian dilanjutkan dengan masuk ke dalam gedung parlemen menemui wakil rakyat.
Baca Juga: Menteri PPPA Bahas Stunting di Jember
"Arogansi dalam melawan aturan, melawan etika. Harus ditegaskan dengan sikap, seperti yang dilakukan DPRD Jember yakni menyampaikan hak interpelasi, lanjut dengan hak angket, dan pemakzulan," kata salah seorang Tokoh Masyarakat Kh. Syaiful Rizal yang juga ikut dalam aksi.
Pria yang akrab dipanggil Gus Syef ini,mengatakan.DPRD perlu mengambil tindakan tegas,serta melakukan tahapan yang perlu dilakukan anggota dewan, karena saat ini kondisinya Jember sudah sangat genting. "Kalau tidak ada tindakan tegas dari DPRD, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, kalau perlu kita akan datangi satu persatu anggota dewan," tegasnya.(jbr1/yud/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
