Bupati Fadeli saat menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin.
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Bupati Lamongan Fadeli mendapat apresiasi sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam melakukan capaian implementasi pencegahan korupsi secara nasional dari Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin.
Apresiasi itu diterima Bupati Fadeli dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12).
Baca Juga: Tak Ingin Warganya Terjebak Pinjol dan Investasi Bodong, Anggota DPR RI Jiddan Gelar Sosialisasi
Hanya ada sembilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima apresiasi tersebut. Mulai dari Pemprov Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Banten, Pemkab Boyolali, Banggai, Pemkot Gorontalo, Pemkot Jambi, Pemkot Balikpapan, dan Pemkab Lamongan.
Apresiasi ini didasarkan pada rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang merupakaniprogram dari KPK dalam memberikan supervisi untuk pencegahan korupsi kepada pemerintah, pusat dan daerah.
Raihan Pemkab Lamongan tahun ini menunjukkan konsistensinya dalam melaksanakan berbagai rekomendasi dan supervisi dari KPK untuk pencegahan korupsi. Karena dalam Korsupgah tahun lalu, Pemkab Lamongan menjadi yang terbaik di tingkat nasional.
Baca Juga: Lantik Direktur Utama BDL, Bupati Yuhronur Tekankan Dua Peran Perusahaan Daerah
"Apresiasi ini tentunya akan menjadi pelecut motivasi kami beserta seluruh jajaran untuk terus berpacu dan bersemangat dalam pencegahan korupsi. Dalam mewujudkan pelayanan prima," ujar Fadeli usai menerima apresiasi.
Pemkab Lamongan bisa menjadi terbaik nasional dalam pencegahan korupsi menurutnya karena didukung oleh pemenuhan secara sungguh-sungguh, 8 indikator rencana aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan.
“Kami tidak hanya sekadar memenuhi kelengkapan administrasi saja, tetapi juga mengimplementasikannya,” ungkap Fadeli.
Baca Juga: Pemkab Lamongan Siagakan 198 Tim Kebersihan Jelang Nataru
Seperti rekomendasi untuk memasang alat pencatat transaksi di sejumlah obyek pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
Di antara pemenuhan indikator tersebut adalah terkait perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, dan indikator kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Kemudian ada indikator manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen asset dan indikator tata kelola Dana Desa.
Baca Juga: Peringatan HKN ke-60, Pemkab Lamongan Klaim Program Kesehatan Laserku Jangkau 4.187 KK
Sementara terkait pelayanan prima, saat ini sudah dibangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan diresmikan pada 2020. MPP ini akan menyatukan semua pelayanan perizinan di Kabupaten Lamongan di satu tempat.
Wapres KH Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan, sesuai arahan presiden, agar pencegahan korupsi diutamakan pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mengedepankan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi untuk pencegahan korupsi. (qom/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
