Pemkab Sidoarjo Kupas Soal Pembiayaan KPBU di Seminar Mahasiswa Umsida

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pemkab Sidoarjo berupaya memberikan gambaran tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di kalangan mahasiswa.

Itu dilakukan dalam Seminar bertema Eksistensi Mahasiswa Dalam Membangun Sidoarjo yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Senin (30/12).

Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo, Ari Suryono sebagai pemateri, menjelaskan soal KPBU tersebut. "KPBU bukan hal yang baru di pemerintahan RI," cetus Ari Suryono.

Ia mengungkapkan beberapa proyek pemerintah yang dilakukan dengan skema KPBU, di antaranya pembangunan jalan tol di Indonesia. Salah satunya, jalan tol menuju Malang.

Dijelaskan Ari, pilihan memakai KPBU, karena pemerintah tidak bisa bergantung hanya dengan dana APBD dan APBN. Sehingga perlu alternatif pembiayaan untuk pembangunan, yang pembiayaannya dibagi dengan sektor swasta.

Baca Juga: Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Insentif BPPD Sidoarjo: 4 Saksi Bantah Terima Uang

Ari berharap melalui seminar ini, mahasiswa bisa berdiskusi secara langsung soal skema KPBU, sehingga tidak hanya mendapatkan gambaran dari media massa maupun media sosial.

Ari juga menyampaikan alasan pemkab berencana membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Barat memakai skema KPBU. "Karena kita yakin dengan manajemen lebih modern dan operasional oleh swasta, risiko juga akan dibagi pemerintah dan swasta," bebernya.

Selain efisiensi, dengan KPBU, ada Transfer of Knowledge dari pihak swasta yang mengelola RSUD Barat selama 10 tahun, dan akan diserahkan ke pemkab.

Baca Juga: Pastikan Layanan Kesehatan Optimal, Pjs Bupati Sidoarjo Sidak RSUD Notopuro

"Selain itu ada potensi investasi di mana pemerintah melibatkan sektor swasta dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko. Dan ini demi keberlangsungan pembangunan di Sidoarjo," urainya.

Ari menegaskan, KPBU bukan pengalihan aset, karena aset tetap milik pemkab. Ari juga membandingkan skema KPBU dengan pembiayaan APBD.

"Kalau KPBU, risiko diambil keseluruhan satu kali dibagi sepuluh. Dan pembayarannya dilakukan setelah operasional. Tapi kalau APBD, pemkab harus mengeluarkan uang mulai tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya," tandas Ari.

Baca Juga: Siang-Malam, Plt Bupati Sidoarjo Sisir Warga yang Butuh Bantuan

Seminar ini juga menghadirkan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Jatim, Handoko Teguh Wibowo. Handoko memberikan paparan terkait upaya revitalisasi kawasan Porong pasca bencana luapan lumpur.

Seminar ini juga dihadiri Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sebagai Keynote Speaker. "Melalui forum diskusi ilmiah yang digelar ini, mahasiswa akan mendapatkan penjelasan sekaligus solusi," cetus Bupati seraya berharap mahasiswa memahami tema yang dibahas dan bisa menyampaikannya ke masyarakat. (sta/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News