foto: tempo.co
BANGKOK (BangsaOnline) - Keputusan Presiden Joko Widodo menenggelamkan kapal nelayan asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia mendapat respons asosiasi industri perikanan Thailand.
Ketua Asosiasi Perikanan Songkhla, Praporn Ekuru, menuding aparat korup telah menyita kapal-kapal ikan Thailand saat mengambil ikan di perairan Indonesia. Aparat itu juga menuntut pembayaran sejumlah uang agar mereka dilepaskan dari tahanan. Hal serupa juga bahkan dialami para nelayan Thailand yang mengantongi izin resmi.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Pemilik kapal, ujar Praporn, selama bertahun-tahun membayar sejumlah uang melalui broker agar dapat membawa pulang hasil tangkapan mereka ke Thailand.
Mengetahui ancaman Jokowi menenggelamkan kapal asing ilegal, Praporn hanya memperingatkan para nelayan yang terdaftar di provinsi bagian selatan Thailand agar berhati-hati menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia.
Menurut dia, para nelayan Thailand boleh jadi tidak terpengaruh dengan ancaman Jokowi. Mereka siap mengambil risiko apa pun untuk menangkap ikan di perairan Indonesia
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
"Para nelayan itu terpaksa bertahan untuk hidup. Mereka tak takut kehilangan apa saja saat mengarungi laut, dan kami harus mengakui hampir tidak ada lagi ikan tersisa di Thailand. Ironis, mereka terpaksa menerima risiko itu," kata Praporn seperti diberitakan Bangkok Post, Kamis, 11 Desember 2014.
Soal sanksi terhadap pencurian ikan, Thailand juga bersikap tegas. Para nelayan Vietnam yang mencuri ikan di perairan Thailand ditangkapi. Patroli Angkatan Laut Thailand menangkap 54 nelayan Vietnam dan menyita tujuh kapal yang beroperasi secara ilegal tahun ini. Diperkirakan sekitar 200-300 kapal Vietnam mencuri ikan di perairan Thailand sepanjang tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
