Gubernur Khofifah Indar Parawansa langsung memimpin rapat internal terbatas bersama sejumlah OPD di Pemprov Jatim, Rabu (8/1). Foto : ist
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Sesaat setelah mendarat dari ibadah umrah pukul 08.40 WIB, di Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Gubernur Khofifah Indar Parawansa langsung memimpin rapat internal terbatas bersama sejumlah OPD di Pemprov Jatim, Rabu (8/1).
Gubernur Khofifah didampingi Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak kemudian masuk ke ruangan memimpin rapat tanggap bencana di Jatim dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal terkait di VIP Room Juanda.
Baca Juga: Jenazah Kiai Roziqi Disalatkan di Masjid Akbar, Khofifah 3 Kali Minta Kesaksian Jemaah
Di rapat internal, Khofifah meminta agar penanganan bencana dilakukan antisipasi secara komprehensif. Dibutuhkan penanganan cepat dan langsung respon secara bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan instansi terkait.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat konektivitas antar OPD agar respon dan tanggap bisa lebih cepat untuk menangani bencana.
"Ini juga bisa menjadi implementasi early warning system. Kita harus melakukan sesuatu yang serius. Agar respon cepat menangani bencana, konektivitas harus bisa mengkoneksikan dengan OPD terkait," ujar Khofifah.
Baca Juga: Masjid Tertua di China Tak Ditempati Salat, Kenapa? Laporan M Mas'ud Adnan dari Tiongkok (3)
Untuk solusi penanganan banjir, lanjut Khofifah, salah satunya akan dilakukan memasang sumur biopori di masing-masing rumah. Dengan membuat lubang resapan biopori, dapat membantu air untuk segera masuk atau meresap ke dalam tanah.
Pemasangan sumur biopori akan diberlakukan saat mengurus IMB dan diharapkan keberadaannya sesuai dengan proporsional lahan rumah.
"Sebab, setiap rumah seharusnya memiliki biopori," katanya.
Baca Juga: CEO BANGSAONLINE Dicegat Pramugari dan Petugas Imigrasi di Bandara Fuzhou, Laporan dari Tiongkok
Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi itu juga menegaskan perlunya ada pengawasan dan ketegasan terhadap penambangan pasir ilegal atau liar. Sebab penambangan pasir ilegal bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Contohnya, penambangan pasir di Plumbang sangat dekat dengan tanggul yang jebol.
"Kelestarian alam harus dijaga agar tidak menjadi bencana," imbuh gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut.
Sementara, Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak meminta kepada OPD agar lebih memperhatikan aturan early warning system dan action plan dalam penanganan bencana yang diberlakukan di Jatim.
Baca Juga: Sempatkan Beli Takjil pada Penjual Makanan Sepi Pembeli, Taushiah Kiai Afif ini Direspon Khofifah
Selain itu juga perlu ada penanganan yang tegas terhadap penambangan pasir ilegal. Penambangan ilegal ada pemetaan titik-titik yang jelas.
"Jadi konsepnya tidak hanya menutup tetapi harus ada pembenahan," kata Emil. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
