Para LSM dan komunitas saat rapat koordinasi menyikapi kasus korupsi di BPPKAD. foto: ist
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas di Kabupaten Gresik yang tergabung dalam "Kompak Gresik" melakukan rapat koordinasi di markas LSM Masyarakat Gresik Peduli Kemanusiaan (MGPK) di Jalan Kebungson Kecamatan Gresik, Rabu (8/1) malam.
Ketua MGPK Abdul Wahab mengatakan, rapat koordinasi ini digelar untuk menyamakan persepsi dan menghimpun kekuatan untuk mengawal kasus korupsi yang merugikan masyarakat Gresik, seperti kasus korupsi di BPPKAD.
Baca Juga: Di Kantor Bupati, Sekda Gresik Sambut Kirab Bendera Pataka HUT Provinsi Jatim ke-79
"Kasus korupsi menjadi keresahan masyarakat Gresik. Hal ini juga dirasakan oleh kawan-kawan LSM se-Kabupaten Gresik. Untuk itu, kasus korupsi menjadi musuh bersama dan menjadi tanggungjawab untuk mengawal bersama," katanya.
Abdul Wahab menambahkan, dalam rapat koordinasi disepakati bahwa Kompak Gresik akan menggelar demo di DPRD Gresik pada 14 Januari mendatang, mendesak agar DPRD meminta Bupati Sambari Halim Radianto menonaktifkan Andhy Hendra Wijaya dari jabatan Sekda.
"Mengapa? Sebab, Andhy saat ini tengah menjalani proses hukum di PN Tipikor," terangnya.
Baca Juga: Bupati Gresik Tunjuk Achmad Hadi Jabat Plt Sekda
Sementara Anggota LSM Genpatra Anja Isu menyatakan bahwa desakan agar bupati menonaktifkan sekda agar yang bersangkutan konsen menjalani proses hukum.
"Sekda adalah top leader birokrasi. Jika sekda yang saat ini tengah menjalani proses hukum kasus korupsi tetap dibiarkan menjabat, maka jelas akan mencoreng kewibawaan birokrasi Gresik," kata Anja Isu mendampingi Kordinator LSM Genpatra Ali Candi kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (9/1).
Sementara Jhon Oi, anggota Genpatra lainnya bersyukur karena makin banyak masyarakat Gresik yang mendukung Genpatra mengawal kasus korupsi di BPPKAD.
Baca Juga: Rekom Mendagri Turun, Hari ini Bupati Gresik Lantik Ulang 143 Pejabat
"Jadi, saat ini empati masyarakat Gresik terhadap proses hukum Sekda sangat luar biasa. Masyarakat sejalan dengan Genpatra agar kasus korupsi di BPPKAD tak berhenti di Muktar dan Sekda. Semua pejabat yang terlibat harus diadili," imbuhnya.
Lanjut Jhon Oi, demo di DPRD Gresik pada 14 Januari mendatang untuk mendesak agar DPRD memanggil Bupati Sambari Halim Radianto. "DPRD kami desak untuk meminta Bupati agar mau menonaktifkan Sekda yang jadi terdakwa kasus korupsi di BPPKAD," jelasnya.
"Kalau Bupati tidak ada itikad baik, kami akan desak DPRD untuk segera mengambil sikap menggunakan hak interpelasi, bahkan kalau perlu hak angketnya kepada Bupati," pungkasnya. (hud/ian)
Baca Juga: Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
