BONDOWOSO (BangsaOnline) - Pembahasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh Panitia Khusus (Pansus) 01 DPRD Bondowoso terlihat cukup alot. Bahkan, koordinator Pansus 01 yang juga Ketua DPRD Bondowoso, H.Achmad Dafir turun langsung membantu Ketua Pansus 01 KH. Imam Thahir. Dalam pembahasan itu juga dihadiri seluruh anggota Pansus, juga oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Agung Sungkono, Asisten 1 Pemkab Bondowoso, Wawan Setiawan, SH dan sejumlah staf pemkab.
Koordinator Pansus 1, H. Achmad Dafir membantah jika pembahasan tersebut berjalan alot. Kata dia, pembahasan mengenai pelaksanaan Pilkades ditingkat Pansus membutuhkan kehati-hatian, sebab pihaknya tidak ingin membuat peraturan atau produk hukum utamanya tentang pemerintahan desa nantinya melahirkan kesimpangsiuran. Apalagi, masalah Pilkades ini menyangkut kemaslahatan banyak orang dan kemaslahatan warga Bondowoso.
BACA JUGA:
- E-Voting Dinilai Tepat untuk Pilkades Sidoarjo, Pengamat Beri Catatan
- E-Voting di Pilkades Serentak Sidoarjo Menguat, Pengamat Ungkap Hal ini
- Suarakan Konflik Lahan di Ijen, Ratusan Pekerja PTPN Geruduk Kantor Bupati Bondowoso
- Asrorun Ni'am dan Idy Muzayyad Terpilih sebagai Ketum dan Sekjen Majelis Alumnni IPNU
"Saya kira bukan alot ya. Kita hanya berhati-hati. Jangan sampai Perda yang kami buat nanti menjadi multi-tafsir, sehingga menjadi masalah dikemudian hari. Perda ini diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Oleh karena itu kita hati-hati," jelasnya kemaren.
Dafir kemudian mencontohkan, bahwa calon Kades nantinya tidak hanya sekedar sehat melainkan calon tersebut harus dinyatakan bebas dari obat-obatan terlarang semisal narkoba, dia juga harus dinyatakan bebas dari penyakit yang mematikan seperti penyakit kelamin, penyakit HIV/AIDs.
"Karena nanti setelah calon ini terpilih menjadi Kades, maka status sosialnya akan berubah, dia juga akan disukai banyak orang, dia akan laris di masyarakat. Nah, kalau dia punya penyakit dalam, jangan-jangan dia menjadi penyebar virus HIV/AIDs," tegasnya
Adapun biaya keterangan sehat tersebut, lanjut Dafir berasal dari calon, sedangkan biaya Pilkades saat ini masih dalam pembahasan. Tentunya, Pansus juga akan memperhatikan efisiensi.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




