Pendamping program RTLH saat mengecek hasil pekerjaan renovasi.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Seleksi Pendamping Program RTLH yang dilaksanakan Pemkab Pasuruan mendapat sorotan dari dewan. Pasalnya sejumlah peserta yang lolos seleksi tes tulis yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Pasuruan untuk mengawal program bedah rumah itu terindikasi double job, atau memiliki pekerjaan ganda seperti guru non PNS, dan perangkat desa.
Hal ini diungkapkan oleh Abu Bakar, Sekretaris Fraksi PDIP pada BANGSAONLINE.com. Dirinya mengaku mendapat laporan dari elemen masyarakat, bahwa para calon pendamping program RTLH yang lolos tes tulis terindikasi double job.
Baca Juga: Wali Kota Pasuruan Harap Bantuan RTLH Bisa Tingkatkan Kenyamanan untuk Masyarakat
Meski dalam aturan itu diperbolehkan, akan tetapi Abu Bakar khawatir kondisi tersebut bisa berdampak pada kinerja para pendamping yang tidak maksimal.
"Saya berharap pihak dinas melakukan evaluasi. Hal tersebut penting dilakukan agar para pendamping program RTLH lebih fokus pada kegiatan yang ditangani," jelasnya, Rabu (12/2).
Ia menyontohkan peserta yang terindikasi double job sebagai perangkat desa. Menurutnya, beban pekerjaan perangkat desa sudah cukup padat, utamanya soal pelayanan kepada masyarakat seperti pengurusan administrasi kependudukan, juga program pembangunan desa. Ia khawatir, jika pekerjaan mereka ditambah dengan mengawasi program RTLH, maka akan ada salah satu pekerjaan yang tak maksimal.
Baca Juga: Gus Ipul: Pemkot Pasuruan akan Tingkatkan Perbaikan RTLH dan Fokus Pembangunan Infrastruktur
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Kepala DPKP Ir. Hari Aprianto. Ia tak mengangkat telepon wartawan, yang hendak konfirmasi terkait hal ini. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
