Risang (berdiri di pikap), koordinator aksi saat berorasi meminta Kepala BPKAD dicopot di depan kantor BPKAD Jl. Soekarno Hatta Bangkalan.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Dugaan salah satu Kepala Bidang (Kabid) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang menggadaikan mobil dinas, direspons sejumlah warga yang tergabung dalam Rumah Advokasi Rakyat (RAR) dengan menggelar aksi orasi di depan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kamis (20/2).
"Di sini ada salah satu mobil dinas bermerek Toyota Rush warna hitam digadaikan ke warga Socah," ujar Risang, koordinator aksi.
Baca Juga: Pemkab Bangkalan Salurkan 258 Beasiswa Prestasi dan 1.342 Bantuan Operasional Pendidikan
"Mobil dinas itu setahu kami hanya boleh digunakan oleh eselon III, bukan staf. Tapi di sini staf pun juga punya mobil dinas. Ya, mau di BPKAD atau di OPD lain pun juga sama. Cuman di BPKAD ini kan badan yang mencatat aset. Jadi yang harus menertibkan itu ya di sini," ungkapnya.
Menurutnya, semua pengeluaran yang digunakan oleh mobil dinas selalu terserap 100 persen, baik itu pengeluaran perbaikan dan perawatan kendaraan. Hanya saja, kendaraannya tidak ada.
Dalam aksinya ini, RAR menuntut pimpinan BPKAD dicopot dari jabatannya.
Baca Juga: Pemkab Bangkalan Sabet 4 Penghargaan di Ajang Inovasi dan Teknologi Award 2024
Menanggapi hal ini, Abdul Aziz selaku Plt. Kepala BPKAD tak menampik adanya info yang disampaikan kepadanya tentang adanya penggadaian mobil dinas yang dilakukan oleh salah satu pejabat. Namun, pihaknya belum bisa memastikan atas nama siapa pemilik mobil tersebut.
"Mobil dinas ini kan banyak, jadi belum bisa saya pastikan sekarang. Tapi Kabid Aset sudah memproses itu dengan melakukan pengecekan dan belum selesai," ungkapnya.
Dikatakannya bahwa penggadaian mobil dinas tidak diperbolehkan dalam aturan. "Kalau sudah menjabat dan diberikan mobil dinas dan kemudian dimutasi, mobil dinas ini harus dikembalikan. Jadi mobil ini tidak mengikuti orangnya, tapi mobil ikut instansinya," jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Bangkalan Komitmen Berantas Judol
Perihal sanksi, ia tidak bisa menetapkan hal itu. "Harus ada arahan dari pimpinan dan kami hanya sebatas memberikan pelaporan sesuai hasil temuan. Ya, nanti kalau datanya sudah lengkap dan memang benar ditemukan, maka akan kami serahkan kepada pimpinan," pungkasnya. (ida/uzi/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
