Bupati Bangkalan saat memberi keterangan ke awak media.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menanggapi turunnya nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Kota Dzikir dan Shalawat. Ia menyatakan, pihaknya telah memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencari akar permasalahan.
“Kita sudah ada evaluasi dan melakukan pemanggilan di beberapa OPD terkait hal seperti itu, namun ternyata berbeda. Di mana tahun 2024 penilaiannya hanya 3-4 OPD, namun di 2025 itu seribu lebih termasuk kelurahan dan kepala desa,” ujarnya.
Menurut dia, penilaian di tingkat kelurahan dan desa menjadi tantangan tersendiri.
“Kalau kemarin hanya 4 OPD, alhamdulillah itu kita masuk, tapi untuk tingkat kelurahan desa itu kita belum tentu, dan itu menjadi bahan evaluasi dan atensi khusus bagi kita agar semua fasilitas pelayanan publik bisa mendukung,” paparnya.
Ia menambahkan, pada tahun ini akan ada kebijakan penggunaan dana desa yang lebih fleksibel agar mudah dianggarkan.
“Ketika penggunaan dana desa itu lebih fleksibel nanti teman-teman di desa bisa lebih mudah menganggarkan seperti terkait sampah bisa dianggarkan sebagai TPS 3R bahkan sekarang ada rencana 1 desa 1 inovasi, itu adalah salah satu upaya kita dalam meningkatkan pelayanan publik,” ucapnya.
Lukman mengakui penurunan nilai pelayanan publik perlu dievaluasi menyeluruh karena sejumlah OPD belum memenuhi syarat untuk meraih kategori A. Menanggapi desakan evaluasi birokrasi dari beberapa fraksi partai politik, ia menegaskan komitmen untuk melakukan perbaikan.
“Untuk evaluasi birokrasi kalau memang kurang baik kita akan evaluasi menyeluruh, bahkan di tingkat internal saja, ketika berkaitan dengan kegiatan yang kurang maksimal, kita sudah ada inisiatif untuk dilakukan perbaikan-perbaikan,” pungkasnya.
Berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 3 Tahun 2026, skor IPP Bangkalan tercatat 3,78 (kategori B) dan menempati peringkat ke-190 nasional. Padahal pada 2025, Bangkalan meraih skor 4,26 (kategori A-) dan berada di peringkat ke-105. (mzr/uzi/mar)
