Alat berat melakukan normalisasi saluran pembuangan yang mengalami pendangkalan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan melakukan sejumlah upaya untuk menangani dampak bencana banjir. Di antaranya, dengan melakukan normalisasi dan pembersihan sampah di sungai serta saluran yang mengalami pendangkalan. Tak hanya itu saja, pemkab juga membenahi beberapa infrastruktur yang rusak.
Pemkab Pasuruan sudah menggelontor anggaran miliaran rupiah untuk perbaikan beberapa titik infrastruktur yang rusak akibat bencana dari dana BTT (balanja tidak tetap). Dana itu digunakan untuk memperbaiki plengsengan dengan membuat bronjong.
Baca Juga: Pasuruan Serasa Tak Punya Pemimpin, Kinerja Pj Bupati Dua Bulan Terakhir Jadi Sorotan
Ada 7 titik lokasi yang akan dilakukan penanganan oleh Dinas Sumberdaya Air dan Tata Ruang Pasuruan dengan total anggaran Rp 1,9 miliar. Yakni di Dusun Tebel Desa Cangkringmalang dialokasikan anggaran Rp 300 juta, Desa Ngembel Rp 400 juta, Desa Kedungringin Rp 300 juta, pembersihan eceng gondok di Kecamatan Beji Rp 400 juta, Desa Rejoso Rp 400 juta, Desa Karanglo Kecamatan Grati Rp 150 juta.
"Alokasi waktu yang diberikan kepada pihak penyedia jasa untuk pengerjaan fisik selama 1 1 bulan. Tapi alokasi itu memang bukan harga mati, tapi fleksibel. Apabila dalam perjalanan penanganan belum rampung seluruhnya karena faktor nonteknis, maka kami bisa memberikan penambahan waktu. Dalam dokumen kontrak kerja, rekanan harus menggunan besi bronjong pabrikasi dengan ukuran 2,7 mm," urai Ahmad Habibi, Kepala Dinas Sumbedaya Air dan Tata Ruang.
Sedangkan kegiatan normalisasi dilakukan beberapa titik sungai dan saluran pembuangan yang selama ini ditengarai menjadi penyebab banjir. Di antaranya saluran primer Badong Kec. Rembang, saluran pembuangan Carat Kec. Gempol, saluran pembuangan Dusun Minggir Desa Cangkringmalang Beji, saluran pembuangan Dusun Minggir Desa Cangkringmalang Beji, saluran pembuangan Sumbertumpuk Desa Cangkringmalang Beji, dan hulu Sungai Rejoso di Dusun Kebrukan Desa Kedawungkulon Kec. Grati.
Baca Juga: Keluhkan Perizinan, Sejumlah Perusahaan Wadul ke Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan
"Tak hanya itu saja, Pemkab Pasuruan juga intens melakukan koordinasi dengan OPD terkait jika memang titik dampak bencana yang akan ditangani memang bukan wewenang mereka, termasuk koordinasi dengan BBWS dan Provinsi, langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat penanganan imbas bencana banjir di Pasuruan," pungkas Habibi. (adv/bib/par)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
