Aksi wali murid SDN Kompol 2 Bangkalan saat menggelar demo mempertanyakan penarikan kembali gaji honorer.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Aksi unjuk rasa digelar wali murid SDN Kompol 2 Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, mempertanyakan kebijakan kepala sekolah yang melakukan pemotongan gaji guru honorer secara sepihak. Mereka juga mempertanyakan banyaknya pungutan kepada siswa, Senin (9/3/2020).
"Guru honorer itu yang ngajar anak kami Bu, malah gajinya dipotong untuk dikembalikan ke sekolah, itu untuk apa? Sedangkan guru PNS nya yang ada di sini kalau ngajar cuman main hape sama karaokean di kelas," cetus salah satu wali murid.
BACA JUGA:
- Memaknai Momentum Toron: Dari Aktualisasi hingga Tradisi
- PGRI Bangkalan Terima Aduan Kepala Sekolah yang Resah karena Didatangi LSM Mengaku Wartawan
- Wali Murid Keluhkan Iuran Perpisahan Guru, Plt Kepala SDN 2 Kraton Bangkalan: Pelajaran Balas Budi
- Berkas Sudah Dilimpahkan, Kasus Pembunuhan Pelajar SMK Pelayaran Bangkalan Segera Disidangkan
"Terus lagi, anak saya disuruh sumbangan untuk membeli kapur, itu kok bisa? Mana dana BOS-nya," tambahnya.
Menurut keterangan wali murid, kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Sekolah SDN Kompol ini tidak wajar. Sebab, pungutan dari siswa itu digunakan untuk membeli buku, kapur, serta kebutuhan untuk operasional sekolah yang lainnya. Padahal, sekolah sudah mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Moch Taufik, koordinator aksi, yang dilakukan pihak sekolah termasuk unsur tindak pidana korupsi. "Jadi saya berharap, hak guru honorer dan masyarakat segera dikembalikan," tegasnya.
Salah satu guru honorer SDN Kompol 2, membenarkan apa yang disampaikan wali murid.
"Memang kami sudah digaji, sudah masuk ke ATM kami, gaji sebesar Rp 1,8 juta untuk 2 bulan gaji. Jadi per bulannya Rp 900 ribu, sesuai dengan kebijakan baru dari Bapak Kemendikbud di tahun 2020 ini. Tapi setelah kami menerima, kami disuruh mengembalikan dana sebesar Rp 1 juta untuk 2 bulan gaji kami itu," jelas salah satu guru honorer yang tidak mau disebut namanya.
