Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono bersama sejumlah kepala OPD mengikuti video conference di ruang kerja. foto: ist.
“Harus ada bekerja sama antara pusat dan daerah. Harus sinergi, karena ini adalah perang. Dengan menggunakan paradigma perang inilah maka penguatan kesehatan menjadi penting,” tegas Mendagri.
Kedua, penyiapan social safety net. Yaitu jaring pengaman sosial, banyak masyarakat yang terpukul, terutama yang kurang mampu, seandainya mereka tidak ditangani dan tidak dibantu, baik oleh Pemerintah maupun non pemerintah maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi, dan krisis ekonomi ini akan berubah menjadi krisis sosial yang berdampak pada krisis keamanan, gangguan keamanan.
Ketiga, membantu dunia usaha tetap hidup dan survive. “Oleh karena itulah kemarin rapat kita dengan jajaran yang berkaitan dengan produksi, Menteri Industri, KKP, kepala BKPM, Menteri Pertanian, yang prinsipnya bahwa industri yang masih bisa survive harus bisa survive. Jadi kalau ada peraturan, rekan-rekan kepala daerah yang melarang dunia industri untuk bekerja dipukul rata, itu akan memukul dunia industri,” tukas mantan orang nomor satu di jajaran Kepolisian RI itu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono mengatakan, untuk menanganan Covid-19, Jatim penyiapkan anggaran sebesar Rp2,3 triliun. “Anggaran itu untuk penanganan semua sektor yang terdampak Covid-19,” imbuhnya.
Sekdaprov mengungkapkan, salah satu poin penting dalam video conference kali ini, Mendagri mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, agar tidak mark up anggaran pengadaan barang dan jasa, tidak ada pengaturan lebih awal, dan tidak ada pengembalian anggaran untuk kepentingan pribadi.
Rapat Konsultasi ini, dihadiri Mendagri Tito Karnavian beserta jajaran pejabat Eselon 1 Kemendagri, Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri, Kepala LKPP, Ronny Dwi Susanto, dan Kabareskrim Polri Komjen. Pol Listyo Sigit.
Sedangkan ikut bergabung secara langsung melalui video conference Ketua BPK RI Agung Firman dan Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang diikuti secara langsung melalui video coference jajaran Pemda berjumlah 513 baik langsung gubernur, bupati dan walikora maupun yang diwakili sekretaris daerah. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
