PPP Gresik Desak Bupati Percepat Pencairan BLT Dampak COVID-19 dari DD

PPP Gresik Desak Bupati Percepat Pencairan BLT Dampak COVID-19 dari DD Khoirul Huda saat menggelar reses masa persidangan I. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sekretaris DPC PPP Gresik, Khoirul Huda mendesak Bupati Sambari Halim Radianto segera menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Desa PDTT nomor 1261/PRI.00/IV/20 tentang perubahan Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019, tentang prioritas pembangunan desa tahun 2020.

Intinya, SE itu mengatur tentang penggunaan dana desa (DD) untuk pencegahan COVID-19, padat karya tunai, dan bantuan langsung tunai (BLT).

Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas

Huda meminta bupati segera menerbitkan SE untuk mempercepat penyaluran BLT dari DD. "Langkah ini agar DD dapat segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat yang terdampak COVID-19. Mengingat masyarakat bawah sangat terpengaruh dengan adanya wabah ini," jelas Ketua Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) ini.

Ditegaskan Huda, perlunya SE Bupati agar pemerintah desa (pemdes) tidak ragu dalam melakukan perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes).

"Bahkan, relawan desa tanggap COVID- 19 pun masih nampak belum dibentuk di beberapa desa. Hal ini saya ketahui setelah menggelar reses persidangan I," ungkap anggota Komisi IV ini, Rabu (15/4).

Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan

Huda juga berharap, penyaluran BLT dari DD bisa tepat sasaran. "Jangan sampai tumpang tindih dengan kepala keluarga (KK) yang selama ini telah menerima program keluarga harapan (PKH), bantuan dari Pemda, ataupun bantuan dari pemerintah pusat lainnya. Pemerintah desa harus benar-benar menyaring dengan selektif agar yang menerima BLT dari DD benar-benar sesuai sasaran," tegasnya. 

Dalam kesempatan ini, Huda juga mengungkapkan bahwa Permendes tersebut sudah mengatur secara rinci perihal penyaluran BLT. Misalnya, pada nomor 4 poin a, bahwa penghitungan dana BLT untuk desa dengan DD di bawah Rp 800 juta, alokasinya sebesar 25 persen.

Kemudian, untuk DD Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar, alokasinya sebesar 30 persen. Dan, untuk DD di atas Rp 1,2 miliar sebesar 35 persen.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

"Dan pada point 5 dijelaskan bahwa jangka waktu dan besaran BLT tersebut, terhitung 3 bulan sejak bulan April, sebesar Rp 600 ribu per keluarga," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO