Ilustrasi warga saat menerima BLT dari Dana Desa dampak COVID-19. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sejumlah Organisasi Perangakat Daerah (OPD) yang masuk dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemkab Gresik saling lempar tanggung jawab terkait penyarluran dana untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak COVID-19 kepada masyarakat.
Hingga kini, belum jelas kapan dana APBD senilai Rp 210 miliar untuk 116 ribu kepala keluarga (KK) terdampak Covid-19 tersebut akan menyalurkan.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik, Tarso Sagito mengatakan penyaluran BLT program Jaring Pengaman Sosial bukan wilayahnya. Menurut Tarso, BPBD hanya menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak berupa logistik (barang).
"Jadi, sesuai tusi (tigas dan fungsi) BPBD, bantuan yang diserahkan bentuk logistik," tegas Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Gresik ini, Jumat (1/5).
Tarso mengungkapkan, dalam rapat Gugus Tugas COVID-19, sudah disepakati kalau penyaluran JPS menjadi wewenang Dinas Sosial (Dinsos). Pertimbangannya, bantuan masuk program jaring pengamanan sosial.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik, Sentot Supriyohadi menampik kalau OPD yang dipimpinnya bertanggungjawab atas penyaluran BLT program JPS. "Bukan Dinsos yang berwenang untuk menyalurkan," ujar Sentot kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (1/5).
Menurut Sentot, Dinsos hanya berwenang untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat. Di antaranya program keluarga harapan (PKH), dan bantuan bangan non tunai (BPNT).
"Bantuan itu yang menjadi wewenang OPD kami untuk penyaluran kepada masyarakat," ungkapnya.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Sedangkan untuk BLT program JPS dari Pemkab, Sentot menjelaskan bahwa data penerimanya sudah disetorkan oleh masing-masing kepala desa (lades) kepada Bappelitda (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah).
"Bappelitda yang saat ini tengah memverifikasi data para penerima," terangnya. Nantinya, tambah Sentot, Bappelitda juga yang akan menyalurkan BLT program JPS kepada 116 ribu KK.
Disinggung apakah Bappelitda memiliki tugas fungsi sebagai penyalur bantuan? Sentot membenarkan karena mendapat wewenang langsung dari Gugus Tugas Covid-19.
Baca Juga: Di Ponpes Tanbihul Ghofilin, Plt Bupati Gresik Sosialisasikan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Sayang, pihak Bappelitda Gresik belum bisa dimintai klarifikasi terkait penyaluran BLT program JPS sebesar Rp 210 miliar untuk 116 ribu KK terdampak Covid-19. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
