Sejumlah anggota Komisi C DPRD Jember saat berada di ruang tunggu kantor Disperikel.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Jember terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati melakukan sidak ke Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan (Disperikel) setempat, Selasa (5/5/2020) siang. Maksud dilakukannya sidak tersebut, anggota dewan ingin meminta keterangan konkret soal 55 ribu pelampung untuk nelayan yang belum terdistribusikan.
Padahal pelampung tersebut menggunakan anggaran tahun 2017-2018. Sehingga seharusnya, distribusi alat penyelamat bagi nelayan itu sudah ada laporannya.
Baca Juga: Gelar Patroli, Satpol PP Jember Pastikan Tempat Hiburan Malam Tak Beroperasi saat Ramadan
Sayangnya saat sidak tersebut, tidak tampak satu pun pejabat Disperikel yang menemui perwakilan anggota dewan.
Sehingga, Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto, Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana, dan Anggota Komisi C DPRD Jember Hadi Supaat, hanya bisa gigit jari. Tidak ada satu pun pejabat terkait yang bisa ditemui.
"Perihal sidak ini sudah kami sampaikan kepada Pak Tigo dan Pak Adi (salah seorang pejabat di Disperikel Jember) saat rapat pembahasan LKPj di Pansus dua, dan minta pendampingan," kata Agusta saat dikonfirmasi wartawan usai melakukan sidak.
Baca Juga: Sambut Ramadan, Pj Gubernur Jatim Gelar Pasar Murah di Jember
Tapi kenyataannya, tidak ada satu pun pejabat Disperikel yang mendampingi dewan saat melakukan sidak. "Padahal kita ingin menanyakan soal alat pelampung (bagi nelayan) sejumlah 55 ribu buah yang belum terdistribusikan. Kan itu menggunakan anggaran 2017-2018," katanya.
Melalui sidak ini, Agusta mengaku hanya ingin mengetahui seperti apa bentuk pelampung yang belum terdistribusikan itu. "Agar jelas, kenapa kok belum dibagikan? Kondisi ini membingungkan kita (pansus LKPJ). Tapi hari ini malah tidak ada yang mau menemui," sambungnya.
Ia mengatakan, sudah berupaya menghubungi pejabat terkait. Hasilnya, para pejabat Disperikel berdalih sedang menemui bupati. "Ada rapat desk di pendapa, bahkan ada pejabat yang di sini juga tidak bisa memberikan informasi apapun," katanya.
Baca Juga: Menteri PPPA Bahas Stunting di Jember
Dengan kondisi ini, Pansus 2 LKPJ Bupati Jember akan memberikan rekomendasi dari yang ditemui. "Bahkan terkesan ada (informasi) yang ditutup-tutupi, dan pihak pemkab tidak terbuka," tegasnya. (ata/yud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
