KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Ratusan sopir angkot di Kota Batu yang tak tersentuh Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Provinsi, dan BLT DD di tingkat desa, mendapat perhatian serius pimpinan DPRD Kota Batu.
"Kami sepakat kalau para sopir mobil penumpang umum sebagai bagian dari masyarakat yang terdampak dimasukkan sebagai penerima bansos. Data mereka bisa dimasukkan dalam klaster non DTKS. Tapi ini sangat bergantung pada pendataan di masing-masing RT di mana para sopir tersebut tinggal. Karena klaster non DTKS itu adalah usulan dari RT/RW di masing-masing desa/kelurahan ketika persoalan Covid-19 merebak," ujar Nurochman, S.H. Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Kamis (16/5).
Baca Juga: Harga Daging Ayam di Kota Batu Terus Merangkak Naik Jelang Nataru
Menurutnya, persoalan sopir yang belum menerima bansos ini harus dicarikan solusi. "Data calon penerima jaring pengaman sosial seharusnya diverifikasi secara faktual oleh RT/RW dan pemerintah desa. Pendataan terhadap sebuah kelompok profesi tertentu seperti sopir angkot ini tidak bisa dilakukan oleh dinas terkait, karena akan menambah kerumitan alur pendataan," katanya.
"Salah satu alternatif solusi adalah melalui BLT DD. Relawan desa melakukan pendataan terhadap kelompok pekerja tertentu yang terkena dampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah sopir MPU. Kemudian data calon penerima diputuskan dalam musyawarah desa sebagai legalitasnya," terangnya sembari mengingatkan Dinsos agar responsif terhadap persoalan ini.
Seperti diberitakan, dari 420 sopir angkot di Kota Batu, baru 330 orang yang mendapatkan bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan dari Polres Batu. Sedangkan sisanya belum ter-cover bantuan.
Baca Juga: Diduga Korsleting Listrik, Rumah Warga Sisir Kota Batu Ludes Terbakar
Dari 330 armada, saat ini yang beroperasi hanya sekitar 20 armada dari 9 jalur yang ada. Sopir mengeluh tidak ada pendapatan sama sekali, karena sepi penumpang.
Sementara itu, Suwaji, salah seorang pengemudi angkot jalur Batu-Selecta mengatakan, di jalurnya masih ada 18 sopir yang tak tersentuh bantuan, baik dari Polres, pemerintah, maupun di tingkat desa. Akhirnya, para sopir yang dapat bantuan Polres Rp 600 ribu berinisiatif urunan Rp 125 ribu untuk dibagikan kepada rekannya itu. (asa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News