Moh. Husni Taher Hamid, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek. foto: HERMAN/ BANGSAONLINE
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Bidang Pemerintahan Moh. Husni Taher Hamid menyampaikan secara umum penyaluran BLT Dana Desa sudah tepat sasaran. Namun, ada beberapa desa dalam penyaluran BLT-DD yang perlu dikoreksi.
"Pada umumnya iya (tepat sasaran), tetapi ada beberapa desa yang perlu dikoreksi," kata Husni di ruang fraksi PARI gedung DPRD Trenggalek, Jumat (5/6).
Baca Juga: Gelar Rakor, Komisi II DPRD Trenggalek Minta OPD Penghasil PAD Bekerja Optimal
Wakil Rakyat asal Partai Hanura ini menyebutkan alasan beberapa desa harus dikoreksi, karena adanya perbedaan jumlah penerima BLT-DD antar desa. Padahal antar desa tersebut memiliki geografi dan jumlah penduduk yang hampir sama.
"Kenyataannya ada beberapa desa yang sebenarnya geografisnya hampir sama, tetapi di situ dia hanya bisa memberikan 5, 10, tetapi ada yang 100 (penerima BLT-DD) dengan kondisi masyarakat yang sama," ungkapnya.
"Yang menjadi pertanyaan kita, bahwa kita melihat data kemiskinan yang kemarin. Kok dalam geografi yang sama dengan penduduk kalau boleh dikatakan hampir sama itu terjadi perbedaan. Kita tidak bisa intervensi bahwa kamu salah, tidak. Kita cuma mau mengatakan berarti ini ada yang perlu menjadi koreksi," kata dia.
Baca Juga: Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Dorong Koordinasi Antar-OPD Terkait
Menurutnya, bila jumlah penerima BLT-DD itu sedikit di satu desa, hal itulah yang benar. Alasannya karena penerima BLT-DD itu seharusnya tidak menerima program PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan KPE (Kartu Penyangga Ekonomi).
Sebaliknya, bila jumlah penerima BLT-DD dalam satu desa itu banyak dan memiliki geografi serta jumlah penduduk yang hampir sama dengan desa yang telah menyalurkan BLT-DD dalam jumlah sedikit, itulah yang perlu dikoreksi.
"Yang perlu kita pertanyakan bagaimana dia menerapkan kriteria yang menjadi petunjuk pemberian itu," kata Husni.
Baca Juga: Pjs Bupati Trenggalek Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2025
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Trenggalek Edi Supriyanto tidak mengelak tentang apa yang disampaikan oleh Husni Taher Hamid.
"Ya, memang dimungkinkan berbeda (penerima BLT di masing-masing desa) dan memang harus dilakukan koreksi," kata Edi melalui jaringan telepon. (man/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
