Hery Zhamaon, Pemerhati Kebijakan Publik asal Sumenep.
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Surat edaran tentang pemadaman listrik di sejumlah titik yang diterbitkan PLN ULP Kepulauan menuai kecaman dan protes dari berbagai pihak. Pasalnya kebijakan tersebut dinilai merugikan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang ada di kepulauan Kangean Arjasa dan beberapa kepulauan.
Sebut saja Wisnu, salah satu pengusaha yang bergerak di bidang las. Ia mengaku resah dan khawatir adanya pemberitahuan pemadaman listrik tersebut. Sebab, aktivitas usahanya dalam membuat pagar dan kanopi mengandalkan listrik.
Baca Juga: Kapal Express Bahari Tiba di Sumenep, Segera Disiapkan untuk Pelayaran Perdana
"Kami sebagai warga yang mempunyai usaha kecil-kecilan akan sangat berdampak jika pemadaman berlangsung lama. Jika hal ini terus berlarut, otomatis kami akan kehilangan mata pencaharian. Lalu bagaimana kami bisa survive jika aliran listrik padam?," ujar Wisnu pada BANGSAONLINE.com Sabtu (04/07).
Dikonfirmasi awak media, Manajer PLN ULP Kepulauan Kangean, Daan Agung Lazuardi mengatakan bahwa pemadaman itu disebabkan minimnya stok BBM.
"Kami mohon maaf, dikarenakan kendala teknis peralihan dari rekanan (transportir) lama ke rekanan baru per 1 Juli yang menggunakan kapal tanker terjadi keterlambatan pengiriman BBM. Untuk sementara, kami lakukan pemadaman untuk menghemat BBM. Pada beberapa hari ke depan baru bakal normal kembali," ujar dia melalui sambungan telepon.
Baca Juga: Polres Sumenep Hentikan Proses Penyidikan Dugaan Pungli Kenaikan Pangkat PNS, ini Alasannya
Saat disinggung aturan baru penggunaan tanker yang dinilai kurang sesuai dengan letak geografis di wilayah ULP Kepulauan Arjasa Kangean, Daan mengatakan pihaknya hanya melaksanakan ketentuan dari pusat. Meski demikian pihaknya berjanji akan segera melakukan evaluasi.
"Tentang letak geografis, kantor Pamekasan sudah mengetahui Pak. Tapi yang namanya ketentuan dari pusat, ya kita hanya menjalankan tugas," katanya.
Diterangkan Daan, untuk sementara manajemen melaksanakan sesuai ketentuan. "Nanti akan ada yang namanya justifikasi untuk mengetahui model pendistribusian yang cocok untuk wilayah kepulauan. Diharapkan ke depannya bisa jadi lebih baik," imbuhnya.
Baca Juga: Pemkab Sumenep Segera Buka Trayek Baru Kapal Laut ke Kepulauan
Menyikapi hal ini, Pemerhati Kebijakan Publik, Hery Zhamaon, mengecam keras kebijakan pemadaman listrik yang akan dilakukan PLN.
"New metode pendistribusian BBM melalui kapal tanker yang sesuai SOP Pertamina, itu sah-sah saja dilakukan PLN. Tapi tidak untuk menciptakan permasalahan baru seperti sekarang ini yang merugikan masyarakat yang mengakibatkan listrik padam," tandasnya kepada BANGSAONLINE.com.
"Mestinya PLN jauh-jauh sebelumnya sudah melakukan kajian perencanaan yang matang dan mempertimbangkan, termasuk tentang geografis di masing-masing pulau," cetusnya.
Baca Juga: Ketua KPU Jatim: Kepulauan Sumenep Jadi Prioritas Pendistribusian Logistik Pemilu 2024
"Jika per 1 Juli 2020 sudah terjadi pemadaman total, ini kan tidak logis. Lalu ke mana itu sisa stok BBM-nya? PLN harus menjelaskan kepada masyarakat. Kami sebagai yang konsen dalam persoalan kebijakan akan terus menyoal dan harus diusut tuntas," pungkasnya. (aln/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
