DPRD Pamekasan Didesak Usut Pemalsuan Tanda Tangan dan Hak Interpelasi

DPRD Pamekasan Didesak Usut Pemalsuan Tanda Tangan dan Hak Interpelasi Massa Jaka Jatim saat melakukan orasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pamekasan. (foto: ist).

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Korda Pamekasan, melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Pamekasan, Senin (13/7/2020).

Para massa aksi ini mendesak dewan segera menuntaskan hak interpelasi dan kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh oknum anggota .

Baca Juga: 45 Anggota DPRD Pamekasan Resmi Dilantik, Bagini Pesan Pj. Bupati Masrukin

"Terkait masalah interpelasi Pansus Covid-19, Pansus harus sigap dan bongkar oknum DPRD yang melakukan pemalsuan tanda tangan. Bahkan, DPRD harus tanggung jawab membawa kasus ini sesuai dengan tata tertib daerah," ujar Korlap Aksi yang juga Ketua Jaka Jatim, Musfiqul Khair, Senin (13/7/2020).

Musfik, panggilan akrabnya, menduga DPRD Kabupaten Pamekasan, baik Badan Kehormatan, AKD, maupun pimpinan dewan, melakukan gerakan konspirasi apabila kedua hal itu tidak diusut. "Berarti ini permainan drama yang dipertontonkan kepada publik," koarnya.

Baca Juga: Ormas Madas Luruk PT Budiono Kecam Penebangan Pohon Mangrove, Herman: Tanah itu Milik Kami

"Kami hanya mendesak supaya konstitusi DPRD tetap dianggap cemerlang. Jadi, kami menunggu sikap tegas, yang seharusnya Ketua yang menanggapi," tegasnya.

Namun, dalam aksinya, para pendemo gagal menemui Ketua . "Mentalnya ketua seperti kripik. Kenapa persoalan kayak gini kok buru-buru segala, temui dong, kita rakyat Pamekasan," keluhnya.

Terpisah, Anggota BK , Al-Anwari, berjanji akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi.

Baca Juga: Jurnalis Pamekasan Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran di Depan DPRD Pamekasan

"Kalau masalah interpelasi sudah diagendakan, dan kita mengikuti agendanya Bamus. Tidak mungkin DPRD ini melakukan begini, soalnya sudah ada kegiatan yang sudah diatur. Persoalan interpelasi ini sudah masuk pansus semua, dan rata-rata yang menjadi inisiator itu masuk Pansus," jelas Anwari.

Lebih jauh, Anggota Komisi III ini meminta masyarakat Pamekasan untuk memberikan kesempatan kepada anggota BK dan anggota dewan yang mewakili masing-masing fraksi di BK dalam bekerja. Politikus PKS ini juga mengajak semua elemen untuk mengawasi persoalan ini.

"Ini sedang berjalan dan menurut agenda, hari Rabu ini akan ada sidang pertama, untuk pemanggilan saksi terlapor. Sedangkan sidang kedua nanti pemanggilan saksi fakta, ketiga pemanggilan pelapor, dan keempat nanti akan ada konfrontasi antara satu dengan yang lain. Kemudian, yang terakhir baru dibawa ke paripurna," tutupnya. (yen/zar)

Baca Juga: Tak Kunjung Perbaiki Travo yang Rusak, PLN Pamekasan Didemo Warga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO