Perwakilan massa dari AMP3 saat berorasi di depan kantor Bupati Pamekasan
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Pamekasan (AMP3) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pamekasan, Senin (29/12/2025).
Massa menuntut pemerataan pembangunan yang dinilai masih timpang antara wilayah kota dan desa.
Aksi tersebut merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur di desa-desa pinggiran yang dinilai masih tertinggal dan kurang mendapat perhatian pemerintah daerah.
Dalam orasinya, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar lebih serius melakukan pemerataan pembangunan, khususnya perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas publik di desa-desa yang hingga kini masih terisolasi.
Koordinator aksi, Ahmad Ghafur, menilai pembangunan selama ini terkesan hanya terfokus di wilayah perkotaan, sementara desa terpencil masih harus berjuang dengan jalan rusak dan keterbatasan sarana.
“Kami menuntut keadilan pembangunan. Banyak desa yang sampai hari ini jalannya rusak parah, sulit dilalui, dan seakan luput dari perhatian pemerintah,” teriak Ghafur di hadapan massa.
AMP3 juga menyoroti kebijakan refocusing anggaran Pemkab Pamekasan, di tengah kondisi masyarakat desa yang harus bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya.
Ghafur turut menyinggung momen Grand Final Dangdut Academy 7 (DA7), saat Wakil Bupati Pamekasan terlihat memberikan gift D’Sultan dan D’Boss kepada peserta Valen yang nilainya disebut mencapai ratusan juta rupiah.
“Di desa masyarakat patungan memperbaiki jalan, tapi di sisi lain kita lihat ada gift ratusan juta. Ini ironi yang melukai rasa keadilan publik,” tambahnya.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengapresiasi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
Ia menegaskan, APBD Tahun Anggaran 2025 bukan disusun oleh pemerintahannya. Sementara untuk Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), meski menjadi kewenangannya, pelaksanaannya terkendala waktu yang terbatas.
“Tahapannya panjang, mulai dari survei, perencanaan, lelang, pelaksanaan, pengawasan hingga laporan pertanggungjawaban. OPD khawatir jika dipaksakan justru berpotensi masalah hukum,” jelasnya.
Kholilurrahman memastikan APBD 2026 akan disahkan dalam satu hingga dua hari ke depan. Ia juga telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menyusun perencanaan lebih awal.
“Kami ingin mengubah tradisi leha-leha menjadi tradisi kerja keras. Target kami, April atau Mei program sudah tuntas, dan mulai Juni fokus pada PAK 2026,” tegasnya.
Terkait infrastruktur, Bupati Kholilurrahman menegaskan prinsip pemerataan pembangunan jalan di seluruh 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan dengan prioritas pada desa-desa yang kondisinya paling parah dan bersifat darurat.
Ia juga menekankan komitmen di sektor kesehatan dengan menginstruksikan RSUD Smart agar pasien kritis ditangani lebih dahulu tanpa mempertimbangkan biaya maupun kepesertaan BPJS.
“Jika pasien tergolong masyarakat miskin, maka Pemkab Pamekasan yang akan menanggung seluruh biayanya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto memberikan klarifikasi terkait isu gift ratusan juta dalam ajang DA7. Ia menegaskan hadiah tersebut bukan berasal dari APBD.
“Kami luruskan, gift itu dari pengusaha rokok, bukan dari kami. Hanya saja, memang di atasnamakan wakil bupati,” pungkasnya. (dim/van)
