SERAP ASPIRASI: Achmad Amir Aslichin (Mas Iin) saat berbincang dengan petani di Desa Pekarungan, Sukodono belum lama ini. (foto: ist).
Mas Iin menjelaskan, tambahan alokasi anggaran tersebut bisa berbentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dimasukkan di APBDes dan dilaksanakan oleh Pemdes, atau juga bisa dilaksanakan oleh OPD terkait di Pemkab Sidoarjo jika pihak desa merasa keberatan untuk melaksanakannya sendiri. “Yang terpenting ada solusi untuk menciptakan desa yang semakin maju dan sejahtera," tegasnya.
Jika ditotal, besaran alokasi anggaran untuk 906 dusun sekitar Rp 450 miliar. Bila dibandingkan APBD 2020 sebesar Rp 5,3 triliun, maka anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar 8,5 persen dari total belanja APBD Sidoarjo 2020. “Bisa tercukupi oleh APBD jika ada kemauan untuk memajukan desa demi kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” ujar Anggota Komisi B (bidang perekonomian dan pariwisata) DPRD Jawa Timur itu.
Anggaran yang dibutuhkan, imbuh Mas Iin, bisa memecahkan sejumlah permasalahan yang saat ini banyak terjadi di desa. Karena hasil musrenbang desa yang mayoritas tidak terakomodir masuk dalam APBD kabupaten. Selain itu, terbatasnya jumlah APBDes dan peruntukannya.
Menurut Mas Iin, untuk kegiatan musrenbang dilakukan mulai tingkat dusun. Dengan pemanfaatan teknologi informasi saat ini, nantinya mulai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya bisa dilaksanakan secara efektif serta tepat sasaran. Hal ini untuk mempermudah dan mengamankan penggunaan anggaran daerah tersebut. “Keterlibatan masyarakat dusun sangat vital dalam kelancaran program itu,” terangnya.
Keterlibatan itu bisa mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Nantinya, dengan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya, maka manfaatnya akan bisa tercapai dan dirasakan langsung oleh masyarakat di setiap dusun. Bila permasalahan di semua dusun bisa terselesaikan, kenyamanan hidup akan meningkat drastis dan desa akan sejahtera.
Mas Iin berharap ada target yang dicapai jika program itu dijalankan selama lima tahun. Yakni, permasalahan di dusun terselesaikan, sarana prasarana (sarpras) fasum dan fasos jadi bagus, berkembangnya usaha BUMDes, serta meningkatnya jumlah wirausaha baru. “Masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sejumlah problem di dusun akan bisa tereliminasi dengan program unggulan tersebut,” pungkas Mas Iin. (sta/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
