Komisi IV DPRD Gresik Temukan Fakta Bahwa KPM BPNT Banyak Tak Tepat Sasaran

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Persoalan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gresik, terus bermunculan. Kali ini Komisi IV DPRD Gresik menyorot data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang tak tepat sasaran.

"Banyak fakta kalau KPM BPNT tidak tepat alias salah sasaran," ungkap Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Noto Utomo kepada BANGSAONLINE.com, Senin (3/8).

Sebelumnya Polres Gresik telah turun tangan mengusut dugaan penyimpangan penyaluran BPNT lantaran komoditi yang diterimakan tak sesuai pagu anggaran Rp 200 ribu per bulan. 

Noto yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik ini kemudian mengungkapkan sejumlah fakta KPM BPNT yang salah sasaran di wilayah Gresik Utara. Menurutnya, di wilayah tersebut banyak warga tak mampu, ternyata justru tak mendapatkan BPNT. Sementara KPM yang seharusnya tak dapat karena sudah mampu, justru mendapatkan BPNT.

"Banyak itu di wilayah Gresik Utara. Bahkan, ada salah satu Kesra Desa di salah satu desa di wilayah Kecamatan Bungah gegeran dengan warga lantaran diprotes soal pemberian BPNT yang tak tepat sasaran," ungkap Noto.

Noto mengatakan, temuan warga tak mampu yang tak mendapatkan BPNT itu terungkap saat penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga terdampak Covid-19. Saat itu ada puluhan KPM yang diprotes KPM lain karena dapat BLT JPS. Padahal, KPM tersebut setiap bulannya sudah mendapat BPNT.

Sementara sesuai regulasi, seharusnya KPM baru boleh menerima BLT JPS apabila belum pernah mendapat bantuan bentuk apapun dari pemerintah. "Ternyata setelah dikroscek, KPM tersebut tak pernah mendapatkan BPNT. Padahal masuk kriteria. Ini kan amburadul namanya pendataan BPNT-nya," ungkap Noto.

Noto melanjutkan, bahwa puluhan KPM yang tak mendapatkan BPNT itu kemudian dilaporkan ke Dinas Sosial (Dinsos) agar didata untuk mendapatkan BPNT. "Yang kami dapatkan, Dinsos telah mendata dan dijanjikan dapat. Faktanya, sampai saat ini KPM tersebut tak mendapatkan," terangnya.

Untuk itu, Noto mendesak Dinsos dan pihak berwenang agar lebih cermat dan tepat dalam mendata para KPM penerima BPNT agar tepat sasaran.

Ia juga meminta pemerintah desa fair dalam melakukan pendataan terhadap warganya yang akan mendapatkan bantuan pemerintah. "Jangan sampai tak didata karena waktu Pilkades tak memilih dirinya. Atau karena keluarga atau kerabat, kemudian dikasih bantuan meski tak memenuhi syarat. Hal seperti itu jangan dilakukan. Sudah tak zamannya. Saat ini zamannya transparan. Warga pun bebas protes ketika merasa tak diperlakukan adil oleh desa," pungkasnya. (hud/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News