Menteri Susi. Foto: detik.com
BangsaOnline - Sebanyak 11 menteri Kabinet Kerja rapat dengan Badan Anggaran DPR
membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P)
2015. Namun di sela-sela rapat tersebut, terdengar celetukan soal Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai calon presiden.
"Menteri KKP ini sepertinya sangat populer, semua kegiatannya terekspos.
Saya salut. Kalau nanti ada pemilihan presiden, saya yang pertama mencalonkan
Ibu jadi presiden," ungkap Anton Sihombing, anggota Badan Anggaran DPR
dari Fraksi Partai Golkar, di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Rabu (20/1/2015).
Ia pun menyebutkan beragam kebijakan yang dikeluarkan oleh Susi sangat luar
biasa. Seperti pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing) hingga
peningkatan kesejahteraan nelayan.
"Meskipun banyak juga yang kemudian mempertanyakan kebijakan yang Ibu
keluarkan. Contohnya seperti yang dilaporkan asosiasi nelayan ke Komisi IV. Itu juga harus
diperhatikan bagaimana solusinya," jelas Anton.
Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Dewi Coryati, Anggota Badan Anggaran
dari Fraksi PAN. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Susi membuktikan masih ada
perempuan perkasa di Indonesia.
"Ini pembuktian masyarakat Indonesia, seperti saya. Bahwa ada sosok
perkasa seperti Bu Susi," kata Dewi.
Evi Zainal Abidin, Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat, juga
memberi semangat kepada Susi. Meski ada sejumlah pihak yang tidak setuju dengan
kebijakan Susi, Evi menyarankannya untuk tidak gentar.
"Ibu Susi, jangan khawatir merasa diledekin karena nyatanya kita
semua bangga ke Ibu. Banyak sekali harapan ditumpahkan kepada Ibu. Mereka
takjub dengan Ibu, ada perempuan begitu perkasa," terang Evi.
Sementara rapat dengar pendapat (RDP)
antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan komisi IV DPR
ditunda hingga Senin, pekan depan. Seharusnya rapat dimulai Pukul 14.00 WIB,
tertunda cukup lama hingga pukul 15.30 WIB dan akhirnya dihentikan secara
sepihak oleh salah satu anggota DPR.
Padahal para nelayan di bawah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ingin
protes ke Menteri Susi soal kebijakan-kebijakannya yang dianggap merugikan
nelayan. Susi awalnya akan menggelar RDP dengan anggota DPR komisi IV, para
nelayan ingin bergabung dalam rapat tersebut.
"Nggak dijelaskan apa alasannya. Infonya jam 14.00 WIB sampai sekarang dan
tiba-tiba diumumkan batal karena alasan Menteri Susi (masih) rapat di
banggar," kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera
Utara Pendi Pohan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu
(21/01/2015).
Pendi dan seluruh anggota HNSI mengaku kecewa rapat dengan pendapat antara
Menteri Susi dan anggota DPR Komisi IV dibatalkan. Padahal Pendi ingin
mencurahkan beberapa keluhannya terkait kebijakan/aturan yang dikeluarkan
Menteri Susi, tanpa menjelaskan aturan yang dimaksudnya.
"Kami datang kemari utusan masyarakat Sumut. Kalau tidak ada penyelesaian,
kapal kami akan terus bertambat sekarang totalnya 700 kapal. Itu karena aturan
ibu menteri," katanya.
Sementara itu anggota HNSI Tegal Tambari mengungkapkan kekecewaan rapat dengan
Menteri Susi ditunda hingga Senin depan. Padahal Tambari ingin memberi masukan
ke Menteri Susi untuk mengeluarkan jaring cantrang yang masuk ke dalam golongan
trawl atau jaring pukat yang diatur dalam Permen KP No. 2/2015 tentang larangan
alat tangkap trawl atau jaring pukat.
"Cantrang bukan alat trawl. Cantrang alat pancing ramah lingkungan. Jaring
cantrang di Jawa Tengah itu justru telah diberikan gratis oleh pemerintah di
tahun 1990," paparnya
Baca Juga: Melalui Program Jimat, Anggota Polres Ngawi Lakukan Patroli dan Bagikan Makan Gratis
(mkl/hds)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
